Radar Jember - Kabupaten Jember resmi ditunjuk sebagai pilot project Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.
Langkah ini sekaligus mengukuhkan posisi Jember sebagai tolok ukur pembangunan dan akurasi data bagi seluruh kabupaten di wilayah Tapal Kuda.
Kepastian itu setelah Bupati Jember Muhammad Fawait, mengunjungi kantor BPS RI, Selasa (7/7/), didampingi Kepala BPS Jember Peni Dwi Wahyu Winarsih.
Di hadapan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, ia mengemukakan wajah Jember sebagai salah satu kabupaten terbesar di Jatim yang masih dibayangi angka kemiskinan tinggi.
Sebagai bukti keseriusan penanganan, Gus Fawait, sapaan dia, menyatakan bahwa Pemkab Jember telah merampungkan verifikasi 96.489 keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 (miskin ekstrem) untuk memastikan keberadaan penerima bansos, apakah masih hidup, meninggal, atau pindah domisili.
Tak hanya itu, lanjut dia, Jember tengah merintis Satu Data Terpadu Bansos untuk memetakan jenis intervensi ekonomi yang tepat.
Baca Juga: Siapkan Senjata Hukum, Gus Fawait Sentil Provider Ngawur yang Rusak Kawasan Segitiga Emas Jember
"(Contohnya, Red) verifikasi desil 1 kami bagi menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan non-produktif di atas 60 tahun. Bagi yang produktif, kami berikan pelatihan pekerja migran agar mereka bisa langsung terserap di pasar kerja," katanya.
Pembenahan data ini juga menyasar penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan peningkatan kesejahteraan.
Penduduk miskin yang tercatat meninggal dunia akan langsung dibuatkan akta kematian, sementara yang pindah domisili akan diperbarui dalam administrasi kependudukan (adminduk).
"Berbagai upaya yang sudah dilakukan ini, semoga dapat menjadi pertimbangan untuk perhitungan kemiskinan," tambah dia.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, merespon positif upaya Jember itu yang sejalan dengan amanat Inpres 4/2025 tentang pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia bahkan mempersiapkan Jember sebagai pilot project nasional dalam pengembangan dan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulanan.
"Peran RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan menjadi sangat penting dalam memastikan seluruhnya sudah didata," kata Amalia, memberikan saran.
Merespons kepercayaan tinggi dari pusat, Gus Fawait menyatakan Pemkab Jember berkomitmen mengawal penuh Sensus Ekonomi 2026, rutin menyetor data hasil verifikasi validasi (verval), hingga menerbitkan SE Bupati demi kelancaran koordinasi lintas sektor.
Forum koordinasi berkala antara BPS dan Pemkab Jember pun disiapkan guna memastikan Jember sukses menjadi kiblat data nasional. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh