Radar Jember - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan menyentil buruknya efisiensi rantai pasok dalam negeri yang berimbas pada mahalnya ongkos distribusi. Berbicara dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026, Prabowo menegaskan komitmennya untuk merombak total tata kelola tersebut sekaligus memotong gurita bisnis rentenir di level akar rumput.
"Semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien," kata Prabowo di hadapan ribuan kader koperasi.
Sebagai ujung tombak pembenahan ekosistem tersebut, Prabowo menjagokan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (KDKMP) Merah Putih. Mantan Patih militer ini memproyeksikan lembaga swadaya desa tersebut tidak sekadar menjadi papan nama, melainkan pusat pelayanan ekonomi terintegrasi—mulai dari toko sembako, apotek desa penyedia obat generik murah, gudang, hingga fasilitas cold storage untuk menyelamatkan hasil tani dari jerat spekulan.
Langkah radikal yang disoroti dalam pidatonya adalah rencana pemusatan distribusi barang bersubsidi. Prabowo secara eksplisit melarang komoditas bersubsidi diperdagangkan bebas di pasar gelap. Ia memerintahkan agar seluruh skema subsidi rakyat dialihkan secara eksklusif lewat KDKMP Merah Putih guna menekan kebocoran.
"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan," katanya.
Selain menargetkan sektor pertanian, pembenahan ini diarahkan menyasar koperasi nelayan. Pemerintah berjanji mendanai penyediaan kapal penangkap ikan, pabrik es, dan gudang pendingin dengan skema cicilan berbasis hasil usaha bergulir.
Istana berhitung, jika megaproyek penguatan kelembagaan desa ini berjalan mulus, perputaran dana di level desa berpotensi menembus Rp223 triliun per tahun. Angka ini diklaim mampu mendongkrak pendapatan agregat petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun. Namun, tantangan terbesar kini berada di pundak birokrasi, mampukah sistem baru ini bersih dari kongkalikong dan pungutan liar yang selama ini menggerogoti jalur logistik nasional?
Editor : Maulana RJ