Radar Jember – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tidak membuat DPRD Jember menganggap seluruh persoalan pengelolaan keuangan daerah telah selesai.
Dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Sabtu (27/6), DPRD meminta Pemkab Jember segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar tata kelola keuangan semakin tertib dan pelayanan kepada masyarakat terus membaik.
Masih terdapat dua temuan utama yang menjadi perhatian. Pertama, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak reklame, serta pajak air bawah tanah yang belum optimal. Ini berpotensi mengurangi penerimaan daerah sebesar Rp 586,52 juta.
Baca Juga: Info Laka Lantas Jember: as Muatan Semen Patah Ditabrak Truk Hingga Terguling
Selain itu, BPK meminta pemerintah daerah menagih kekurangan pembayaran PBB-P2 kepada kepala desa agar potensi pendapatan tersebut dapat dipulihkan.
Temuan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan kas di RSD dr Soebandi. BPK mencatat pengelolaan kas yang belum tertib mengakibatkan pengembalian uang titipan pasien berpotensi tidak terselesaikan senilai Rp 623,14 juta.
Pemerintah daerah juga diminta segera mengembalikan uang muka tersebut kepada seluruh pasien yang telah menitipkan pembayaran sesuai rekomendasi BPK.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana mengatakan rekomendasi BPK perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih konkret.
Menurutnya, salah satu upaya yang dapat ditempuh ialah menerapkan skema insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. "Kalau memungkinkan perlu dilakukan terobosan dengan skema insentif dan disinsentif," katanya.
Baca Juga: Momen Hangat Gus Fawait saat Temui Warga Pelosok Utara Perbatasan Jember Bondowoso
Ikbal menjelaskan, insentif dapat diberikan kepada warga miskin ekstrem desil 1 dan 2 melalui pembebasan PBB-P2 maupun kepada wajib pajak yang selama ini taat memenuhi kewajibannya.
Sebaliknya, pemerintah juga perlu menerapkan sanksi kepada pihak yang tidak patuh dalam membayar pajak maupun mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
"Sebaliknya disinsentif dengan penegakan sanksi bagi yang tidak taat dalam pembayaran dan tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan," tambahnya.
Pandangan serupa disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui juru bicaranya, Wahyu Prayudi Nugroho, PDIP menilai seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.
"Ini bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," ujar Nuki, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra mengingatkan agar pengelolaan APBD tetap berpihak kepada kebutuhan masyarakat.
Juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo berharap program-program yang menyentuh langsung kepentingan warga tetap menjadi prioritas di tengah upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
"Kami berharap agar program-program yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti Universal Health Coverage (UHC), beasiswa pendidikan, revitalisasi sekolah, dan bantuan kepada petani, menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBD ke depan," katanya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh