Radar Jember - Restrukturisasi di tubuh anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memicu polemik dan sorotan tajam publik. Langkah PT Krakatau Posco menunjuk Mufli Budi Ananda—yang dikenal luas sebagai asisten pribadi selebritas Raffi Ahmad—sebagai komisaris baru perusahaan, dinilai netizen sebagai lompatan karier yang di luar nalar dan memicu perdebatan mengenai meritokrasi di lingkungan korporasi pelat merah.
PT Krakatau Posco merupakan perusahaan patungan (joint venture) bernilai strategis yang didirikan pada 26 Agustus 2010.
Perusahaan ini mempertemukan raksasa baja domestik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dengan POSCO, korporasi baja raksasa asal Korea Selatan. Mengoperasikan pabrik baja terpadu pertama di Indonesia dengan teknologi Blast Furnace (tanur tinggi) di Cilegon, Banten, perusahaan ini menyerap investasi awal fase pertama sebesar 2,66 miliar dolar AS dan memegang kapasitas produksi hingga 3 juta ton per tahun. Sebagai anak usaha dari BUMN Krakatau Steel, stabilitas dan tata kelola korporasi PT Krakatau Posco idealnya diawasi oleh figur dengan rekam jejak industri yang mumpuni.
Namun, penunjukan Mufli Budi Ananda justru memantik reaksi negatif di lini masa.
Publik mempertanyakan kompetensi serta transparansi pemeliharaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atas penunjukan eks asisten RANS Entertainment tersebut. Kariernya yang dinilai melompat dari mengurus manajemen artis langsung ke kursi pengawas industri berat dinilai tidak lazim.
Ketegangan makin memuncak menyusul temuan warga net di platform X (dahulu Twitter). Bahkan manajemen PT Krakatau Posco diduga mendadak menghapus halaman daftar jajaran komisaris dari situs resmi mereka (krakatauposco.co.id) tak lama setelah nama Mufli viral dan dikritik habis-habisan. Akun X @waskitaadijarto mengunggah tangkapan layar yang menunjukkan hilangnya menu struktur direksi dan komisaris pada situs tersebut.
Hingga naskah ini diturunkan, pihak PT Krakatau Posco maupun Mufli Budi Ananda belum memberikan klarifikasi resmi mengenai landasan penunjukan posisi strategis tersebut ataupun alasan teknis di balik hilangnya data transparansi jajaran petinggi dari situs web mereka.
Insiden ini menambah panjang daftar kritik publik atas penempatan figur-figur populer non-industri di lingkaran bisnis strategis milik negara.
Editor : Maulana RJ