JAKARTA, Radar Jember - Proyek ambisius Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi menginjak rem darurat. Badan Gizi Nasional (BGN) mendadak mengumumkan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. Alih-alih melakukan ekspansi, otoritas kini terpaksa memutar haluan ke model school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah—sebuah koreksi kebijakan yang dinilai banyak pihak sebagai pengakuan implisit atas kacaunya perencanaan sejak awal.
Langkah BGN ini dibungkus dengan narasi pembenahan dan evaluasi komprehensif oleh parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, buru-buru menyambut baik pergeseran strategi ini. Namun, pembelaan tersebut tak mampu menutupi fakta bahwa transformasi ke model dapur sekolah ini sangat terlambat. Skema mandiri di sekolah seharusnya sudah diterapkan sejak fase piloting (percontohan), bukan setelah infrastruktur dapur terpusat telanjur memakan ongkos besar.
“Kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG adalah yang selama ini kami tunggu,” kata Charles di Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. Pernyataan politikus PDI Perjuangan ini seolah menegaskan bahwa sistem zonasi dapur terpusat sebelumnya memang tidak efisien dan rawan pemborosan.
Tekanan fiskal yang kian mencekik APBN diduga kuat menjadi pemantik utama BGN melipat ambisi kuantitasnya. Dari target bombastis menyasar 82,9 juta penerima, BGN kini terpaksa memangkas prioritas hanya untuk kelompok rentan—ibu hamil, menyusui, balita—dan wilayah tertinggal (3T). Charles menyebut langkah rasionalisasi ini bijaksana. "Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang menghadapi tekanan, menahan ekspansi adalah pilihan yang bertanggung jawab," katanya.
Ironisnya, argumen bahwa dapur berbasis sekolah dapat menghemat biaya logistik, memperketat pengawasan higienitas, dan menekan biaya investasi baru keluar setelah program berjalan pincang. Jika sejak awal pemerintah mau mendengarkan kritik dan menggelar uji coba yang matang, negara tak perlu membuang-buang waktu dan anggaran demi membangun sistem SPPG terpusat yang kini justru dihentikan.
Kini, keberhasilan megaproyek ini tidak lagi bisa diukur dari pamer angka atau klaim jutaan anak yang diberi makan. Keberhasilan MBG harus dibuktikan secara klinis melalui penurunan angka stunting dan perbaikan nyata kualitas SDM. Moratorium ini menjadi bukti sahih bahwa program sedekah nasional berbiaya ratusan triliun rupiah ini meluncur tanpa cetak biru (blueprint) yang matang, memaksa pemerintah melakukan bongkar pasang di tengah jalan.
Editor : Maulana RJ