Radar Jember - Di tengah sorotan tajam yang terus mendera program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini, pemerintah daerah terus memelototi satu per satu aspek kepatuhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Jember ini.
Bupati Jember Muhammad Fawait menilai performa pengelolaan dapur MBG di wilayahnya, harus terus dilakukan perbaikan, terutama pada sektor administrasi dan akurasi data penerima bantuan.
"Terkait administrasi sudah mulai tertib, mulai dari SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi), NIB (Nomor Induk Berusaha), dan lain sebagainya. Tapi kita perlu dorong lebih baik lagi," katanya, ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jember, Sabtu (20/6).
Sebagaimana diketahui, Satgas MBG Kabupaten belakangan sempat mengerahkan tim besar-besaran untuk mensupervisi total 209 dapur MBG yang tersebar di seluruh kecamatan se-Jember.
Pemkab tidak ingin berkompromi soal aspek kualitas dan kelayakan.
"Dan penataan penerima manfaat supaya nanti bisa lebih optimal," tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait, sapaan dia, juga mendesak pengelola Dapur MBG wajib memborong bahan baku dari pedagang sayur keliling (mlijo) dan PKL.
Saat ini, skema itu baru diuji coba pada 10 dapur percontohan atau piloting.
"Kemarin ada percontohan, 10 dapur saya minta beli produk mlijo dan PKL. Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan di seluruh dapur kita," harapnya.
Ia mengklaim, perputaran uang dari Dapur MBG ke kantong-kantong pedagang kecil inilah yang menjadi penopang utama melonjaknya angka pertumbuhan ekonomi Jember sejak akhir 2025 hingga awal 2026.
Ia berjanji akan mendokumentasikan dengan ketat seluruh aktivitas Dapur MBG agar tidak ada celah bagi para spekulan besar melakukan monopoli.
"Itu menurut saya salah satu tools yang membuat pertumbuhan ekonomi kita tinggi," pungkasnya. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh