JAKARTA, Radar Jember - Program flagship pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kembali menjadi sorotan tajam. Langkah besar Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengeksekusi program raksasa ini memicu perhatian serius dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Selasa (23/6/2026), dua pucuk pimpinan BGN—Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono—mendatangi Kantor DEN di Jakarta untuk melakukan rapat krusial bersama Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi formal, melainkan evaluasi mendalam atas hasil kajian di 800 titik Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Di satu sisi, data internal BGN memamerkan angka yang sangat menggiurkan.
Potensi perputaran ekonomi dari belanja pangan program MBG ini diperkirakan menembus angka fantastis: lebih dari Rp120 triliun per tahun. Tidak hanya itu, mega proyek pemenuhan gizi ini diklaim mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja baru. Sebuah angin segar di tengah tantangan lapangan kerja nasional.
Namun, di balik angka ratusan triliun tersebut, riak evaluasi justru datang dari sang Dirigen Ekonomi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut secara blak-blakan menyoroti urgensi efisiensi dan mempertanyakan pola eksekusi BGN yang terkesan terburu-buru.
Menurut Luhut, pendekatan yang lebih bertahap akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas program, menguji rantai pasok (supply chain), serta meminimalisir kebocoran anggaran, alih-alih langsung menghantam skala masif di awal. Kendati demikian, Luhut meminta publik tidak membesar-besarkan kendala awal ini, mengingat skala program yang belum pernah ada sebelumnya.
"Dari hasil kajian di 800 titik SPPG oleh Dewan Ekonomi Nasional, potensi ekonomi program Makan Bergizi Gratis (MBG) luar biasa besar. Perputaran belanja pangannya diperkirakan mencapai lebih dari Rp 120 triliun per tahun dan mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja," kata Luhut, sebagaimana dikutip dalam laman Instagram pribadinya.
Editor : Maulana RJ