Radar Jember - Realisasi APBD Jember tahun 2025 kembali menjadi sorotan tajam.
Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 melonjak signifikan hingga menyentuh angka Rp1,058 triliun—tertinggi di wilayah Eks Karesidenan Besuki— eksekusi anggaran pemerintah daerah dinilai masih menyisakan catatan yang harus dibenahi.
Hal itu termuat dalam Nota Pengantar Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2025, oleh langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait, saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jember, Senin (22/6).
Dalam laporannya, dari total Anggaran Belanja Daerah 2025 sebesar Rp 4,965 triliun, terealisasi 85,51 persen atau sebesar Rp 4,246 triliun. Dampaknya, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 membengkak hingga Rp 648,225 miliar.
Sorotan paling tajam mengarah pada pos Belanja Modal. Dari Rp 460,462 miliar yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, terserap Rp 317,406 miliar atau 68,93 persen. Sebaliknya, Belanja Operasi yang menyedot Rp 3,943 triliun mendominasi hingga 86,19 persen.
Ketimpangan ini memicu sorotan dari fraksi-fraksi di Parlemen Tegalboto. Menanggapi itu, Bupati Fawait berjanji tidak banyak berkomentar. Ia menegaskan akan merombak total sistem perencanaan daerah ke depan agar lebih presisi.
"Pandangan fraksi tadi bagus, soal optimalisasi pajak, UMKM, dan terkait masalah SiLPA. Nah (SiLPA) itu ditekankan terkait perencanaan.
Nanti perencanaannya, termasuk Musrenbang-nya, bisa diperluas," kata Gus Fawait, usai rapat paripurna, Senin (22/6).
Ia berencana memanfaatkan program Bunga Desaku yang melibatkan tokoh tani secara masif sebagai instrumen untuk menajamkan perencanaan anggaran.
Ia juga memastikan bahwa kritik dari para wakil rakyat akan langsung diintegrasikan dalam kebijakan anggaran terdekat.
"Intinya, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi adalah hal-hal yang bagus dan insyaallah akan kita adopsi di dalam PAPBD tahun 2026 maupun di APBD tahun 2027," pungkas dia. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh