SUMBERSARI, Radar Jember - Rapat Paripurna DPRD Jember dengan agenda pandangan fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2025 pada Senin, 22 Juni 2026, menjadi panggung sorotan tajam. Di balik klaim keberhasilan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), postur anggaran Kabupaten Jember menyisakan paradoks besar: kas daerah gemuk, namun eksekusi belanja untuk publik kedodoran.
Dalam nota pengantar yang disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawait, PAD Jember tahun 2025 sejatinya mencatatkan rekor impresif. Angka PAD melejit 36,78 persen dari Rp 774 miliar pada 2024 menjadi Rp 1,058 triliun pada 2025. Capaian ini diklaim sebagai yang tertinggi di seluruh wilayah Eks Karesidenan Besuki. Namun, keberhasilan ini tidak diimbangi dengan kemampuan eksekusi belanja yang lincah.
Dari total Anggaran Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp 4,965 triliun, Pemkab Jember hanya mampu menyerap Rp 4,246 triliun atau 85,51 persen. Alhasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 membengkak hingga menyentuh angka Rp 648,225 miliar. Angka sisa anggaran yang fantastis ini langsung memicu kritik pedas dari ruang sidang Parlemen Tegalboto saat itu.
Sorotan paling tajam mengarah pada pos Pada pos Belanja Modal, dari anggaran Rp 460,462 miliar yang dialokasikan, Pemkab Jember hanya mampu merealisasikan Rp 317,406 miliar atau mandek di angka 68,93 persen. Berbanding terbalik dengan Belanja Operasi yang terserap hingga 86,19 persen atau Rp 3,399 triliun dari plafon Rp 3,943 triliun.
Ditemui usai rapat paripurna, Bupati Jember Muhammad Fawait tidak menampik derasnya kritik dari fraksi-fraksi DPRD, terutama mengenai menumpuknya SiLPA dan perlunya optimalisasi pajak serta keberpihakan pada UMKM.
"Pandangan fraksi tadi bagus-bagus. Ada yang pertama terkait masalah optimalisasi pajak, juga ada keberpihakan terkait masalah UMKM, kemudian tadi ada terkait masalah SiLPA. Nah, itu tadi didekatkan terkait masalah perencanaan, maka bagus," kata Gus Fawait, sapaan akrab dia, kepada awak media di Gedung DPRD Jember, Senin (22/6).
Untuk mengatasi ini, ia berjanji akan memperluas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), salah satunya lewat program Bunga Desaku. "Itu kan yang dihadirkan banyak tuh, tokoh tani dan lain sebagainya. Itu mungkin dari upaya salah satunya untuk membuat perencanaannya supaya lebih tepat," tambah dia.
Gus Fawait menegaskan bahwa seluruh rapor merah dan masukan dari legislatif akan menjadi bahan evaluasi total untuk merombak postur anggaran ke depan.
"Intinya, apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi, itu adalah hal-hal yang bagus-bagus dan insya Allah akan kita adopsi di dalam P-APBD tahun 2026 maupun di APBD tahun 2027," imbuh mantan anggota DPRD Jatim dua periode itu.
Editor : Maulana RJ