Radar Jember - Pasca terbongkarnya skandal korupsi yang menyeret tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), belum lama ini, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali didera kabar tak sedap.
Di Jember, Jawa Timur, proyek mercusuar Presiden Prabowo Subianto ini bahkan diwarnai dugaan manipulasi data berupa keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur fiktif.
Dugaan penyelewengan ini mencuat saat ribuan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) melakukan aksi turun jalan dan mengepung Gedung DPRD Jember, Sabtu, 20 Juni 2026. Mayoritas mereka berasal dari pekerja dan mitra dapur MBG, yang totalnya mencapai 219 dapur se-Jember. Jumlah ini berbeda saat Satgas MBG Kabupaten melakukan supervisi terhadap total 209 dapur MBG se-Jember, pada 29 Mei 2026.
Kabar santer di tengah momentum penghentian sementara operasional dapur MBG seiring libur sekolah hingga 11 Juli mendatang. Alih-alih sekadar meliburkan layanan, Satuan Tugas (Satgas) MBG Jember terpaksa turun tangan melakukan audit total akibat terendusnya indikasi dapur siluman.
Modusnya disinyalir berupa pencatatan dapur secara administratif demi mencairkan anggaran, namun pada realitasnya fasilitas tersebut sama sekali tidak beroperasi memproduksi makanan.
Anggota Satgas MBG sekaligus anggota Komisi B DPRD Jember, Ahmad Hoirozi, tidak menampik adanya celah koruptif tersebut. “Kalau memang ada dapur yang fiktif, ini menjadi kesempatan untuk mendeteksinya,” kata Rozi, belum lama ini.
Evaluasi total ini menjadi ujian krusial bagi pemerintah daerah.
Di satu sisi, program MBG digadang-gadang mampu mendongkrak gizi anak dan memutar roda ekonomi lokal. Di sisi lain, lemahnya pengawasan di lapangan justru membuka ruang bagi para pemburu rente untuk menggerogoti anggaran lewat manipulasi data fasilitas penunjang. “Kalau ada dapur-dapur yang kurang bagus, ya diperbaiki ke depan. Bukan programnya yang dihentikan,” imbuh Politisi Partai Gerindra itu.
Editor : Maulana RJ