Surabaya, Radar Jember - Krisis pasokan daya yang melanda PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur memicu pemadaman listrik bergilir massal dalam dua pekan terakhir. Wilayah krusial seperti Surabaya Raya, Malang, Pasuruan, hingga Madura dipaksa bergiliran gelap gulita akibat menyusutnya pasokan daya hingga di bawah 5 persen. Defisit listrik di jam beban puncak (18.00–21.00 WIB) bahkan sempat menembus angka 445 Megawatt (MW).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui kebijakan ini membawa risiko fatal terhadap infrastruktur vital daerah. Pemprov Jatim, kata dia, mendesak Dinas ESDM segera memetakan sektor strategis dan memperketat mitigasi di lapangan.
"Kami terus berkoordinasi. Ini kan yang bahaya perlintasan kereta api, traffic light, PDAM kan merasakan dampaknya, juga rumah sakit," kata Emil, saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, di Surabaya, Senin, 22 Juni 2026.
Meski demikian, manajemen krisis dan mitigasi PLN dinilai gagap. Pola komunikasi publik yang tidak transparan dituding menjadi penyebab warga dan pelaku usaha terjebak tanpa persiapan. Emil mengklaim PLN sengaja menahan informasi demi meredam gejolak psikologis masyarakat. “Nah mungkin PLN ini menyampaikan pola komunikasi yang betul-betul presisi dan tepat," katanya.
Ironisnya, saat gelombang protes dari pelaku usaha mikro dan warga yang merugi mulai bermunculan, Pemprov Jatim justru memilih cuci tangan. Emil menegaskan bahwa urusan ganti rugi materiil akibat kelumpuhan listrik bukan beban pemerintah daerah.
Alhasil, Pemprov Jatim kini hanya bisa menunggu realisasi janji PLN UID Jatim yang mengklaim pasokan daya akan berangsur pulih pekan ini. “Itu di luar area Pemda. Jadi kami tidak bisa bicara mengenai hal tersebut (kompensasi),” cetus mantan Bupati Trenggalek tersebut.
Editor : Maulana RJ