Radar Jember - Di tengah bayang-bayang kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang kerap mencekik warga miskin, pemerintah daerah mendesak DPRD untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Urgensi ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, saat membacakan nota pengantar terhadap enam raperda usulan eksekutif dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jember, Sabtu (20/6).
Gus Fawait, sapaan dia, menegaskan bahwa urusan pangan bukan lagi sekadar komoditas ekonomi, tetapi hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib dijamin negara.
Langkah politik ini diklaim sebagai tameng hukum untuk mengantisipasi potensi krisis di masa depan.
"Pangan bukan sekadar kebutuhan fisik. Pemenuhannya wajib dijamin oleh pemerintah," katanya.
Di hadapan para legislator, ia juga membeberkan tiga poin krusial yang selama ini kerap menjadi titik lemah tata kelola pangan daerah.
Menurutnya, Raperda ini dirancang untuk memberikan legalitas bagi pemkab dalam mengelola stok pangan pokok secara profesional.
Stok ini menjadi peluru utama saat terjadi keadaan darurat atau bencana yang memicu kelangkaan.
Terlebih selama ini, fluktuasi harga kerap membuat masyarakat berpenghasilan rendah menjerit.
Dengan regulasi baru ini, Pemkab Jember memiliki kuasa penuh untuk melakukan operasi pasar demi menjinakkan gejolak harga.
Baca Juga: Dobrak Pola Lama, Bupati Fawait Gandeng FEB Unair Berantas Kemiskinan Jember Pakai Riset Ilmiah!
Gus Fawait juga berjanji bahwa pengadaan cadangan pangan akan memprioritaskan pembelian hasil panen petani Jember, sekaligus pelindung petani agar tidak terus-menerus merugi akibat permainan harga saat panen raya.
"Raperda ini mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan secara transparan dan akuntabel. Kita akan menata dan memastikan distribusi bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang rawan pangan berdasarkan data yang akurat," imbuh Politisi Partai Gerindra itu. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh