Radar Jember - Memasuki pertengahan tahun 2026, pemerintah daerah mulai melakukan percepatan terhadap pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda).
Meski sempat tertunda dua kali karena aksi demo yang mengepung gedung DPRD Jember belum lama ini, sejumlah draft raperda akhirnya bisa mendarat di gedung parlemen Tegalboto, pada Sabtu malam (21/6).
Tak tanggung-tanggung, Bupati Jember Muhammad Fawait menyodorkan enam Raperda sekaligus, untuk dibahas bersama para wakil rakyat.
"Saya menyampaikan enam Raperda sebagai bagian dari ketentuan pemerintah pusat, kepatuhan pada perundang-undangan, untuk melaksanakan amanah dan mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam bingkai sinergi legislatif dan eksekutif," katanya, saat membacakan nota pengantar 6 Raperda, malam itu.
Enam Raperda yang diajukan oleh bupati terdiri atas Raperda rutin dan Raperda inisiatif.
Di antaranya, Raperda LPP APBD 2025; Raperda Perubahan atas Perda 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Raperda Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Terpadu; Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan; Raperda PDAM Tirta Pandalungan; dan Raperda Perubahan atas Perda 2/2022 tentang Perumda Kahyangan.
Dalam kesempatan itu, Gus Fawait, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa selain 6 Raperda tersebut, ada sekitar 6 Raperda lain yang juga tengah berproses di DPRD Jember.
"Kami berharap DPRD dapat memberikan banyak masukan keenam Raperda yang kami ajukan. Semoga berjalan lancar, mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember," imbuh mantan anggota DPRD Jatim dua periode itu. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh