Radar Jember - Proyek strategis Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membangun markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Batalyon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, terus dihadapkan tembok kokoh. Gelombang perlawanan dari ratusan petani dan mahasiswa terus bergulir, terakhir saat mereka menggeruduk kantor DPRD Jember, Rabu, 17 Juni 2026.
Proyek tersebut kini resmi ditangguhkan setelah terungkap adanya blunder fatal dalam rekomendasi lahan oleh Perum Perhutani KPH Jember.
Sorotan tajam kini mengarah kepada Perhutani yang dinilai sembrono menyodorkan lahan produktif warga kepada TNI. Administratur Perhutani KPH Jember, Eko Teguh Prasetyo, berdalih bahwa pihaknya tidak asal-asalan karena awalnya mengajukan tiga opsi lokasi, yakni di Kecamatan Mumbulsari, Panti, dan Silo, sebelum akhirnya Kemhan menjatuhkan pilihan pada hutan Silo yang ternyata menjadi sumber penghidupan 974 KK petani.
"Kalau kami cari yang benar-benar bebas tanpa masyarakat nyaris tidak ada. Mungkin ada di Gunung Raung, lokasinya jauh berbukit-bukit. Permintaan TNI wilayah timur yang ada di Silo," kata Eko, membela diri.
Namun, keputusan memilih Silo terbukti menjadi bom waktu. Kawasan hutan seluas 55 hektar yang diincar TNI itu nyatanya berada di dalam 1.700 hektar lahan garapan sah masyarakat di bawah hak Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari KLHK sejak 2019. Perhutani dinilai menyembunyikan fakta sosial ini, hingga membuat institusi TNI terseret dalam pusaran konflik agraria melawan sipil.
"Di Mumbulsari tidak memungkinkan lahan berbatu, di Panti dirasa tidak cocok," kelit Eko, menjelaskan mengapa pilihan akhirnya jatuh ke hutan Silo yang padat penggarap.
Dampak dari kecerobohan ini, internal militer pun bergolak. Komandan Kodim 0824 Jember, Letnan Kolonel Infanteri Rifqi Muhammad Syuhada, mengaku terpukul. Akibat protes massal ini, Kemhan tidak hanya menghentikan proyek, tetapi juga menjatuhkan evaluasi keras terhadap kinerja Kodim 0824. "Seharusnya kami dapat prestasi, tapi tidak jadi. Sejak tanggal 23 Mei kami dapat evaluasi," katanya.
Sekretaris Komisi A DPRD Jember, Siswono, bahkan mengecam Perhutani karena keteledorannya malah membenturkan tentara dengan rakyat kecil. "TNI ketiban racun," tudingnya, menganalogikan.
Gelombang protes akar rumput ini mendapat sokongan penuh dari kaum pergerakan. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Jember sekaligus juru bicara aksi, Taufiqur Rahman, menegaskan bahwa negara tidak boleh menjustifikasi pembangunan militer dengan cara merampas hak hidup rakyat kecil. Menurutnya, masih melimpah lahan kosong di Jember tanpa bersinggungan dengan pemukiman atau wilayah warga. "Pindahkan rencana itu ke lahan kosong. Jangan memaksa menggusur rakyat yang justru memicu konflik horizontal," cetus dia.
Editor : Maulana RJ