Radar Jember - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Jember dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menggelar aksi turun jalan di sekitar bundaran Kantor DPRD Kabupaten Jember, Senin sore, 15 Juni 2026.
Aksi ini merefleksikan kegelisahan akar rumput atas akumulasi kebijakan pemerintah pusat yang dinilai kian mencekik rakyat. Mengusung tajuk gerakan "Indonesia Cemas", massa memprotes keras carut-marut tata kelola negara: mulai dari badai korupsi, anjloknya nilai tukar rupiah, kenaikan pajak, melambungnya harga BBM, hingga amburadulnya penegakan hukum dan gejala kembalinya militerisme di ruang sipil.
Massa menilai para elite politik di berbagai tingkatan memilih diam dan mencari aman di tengah himpitan ekonomi yang kian menjepit masyarakat kelas bawah. "Kita akan terus datang dengan gerakan-gerakan yang lebih besar," tegas Alfin Maulana, koordinator aksi.
Sikap keras mahasiswa akhirnya memaksa empat pimpinan DPRD Jember beserta perwakilan fraksi keluar dari gedung. Setelah cukup lama dialog, jajaran legislator akhirnya menandatangani Pakta Integritas di atas meterai sebagai bukti pengakuan dan komitmen kelembagaan mendesak pemerintah pusat yang berisi empat poin krusial yang wajib diperjuangkan oleh DPRD Jember.
Di antaranya pertama, menghentikan krisis ekonomi dan kegagalan fiscal negara dengan menurunkan harga bahan pokok dan BBM. Kedua, realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah. Ketiga, Revisi UU Polri serta menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif aparat kepolisian. Dan keempat, Revisi UU TNI dan menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
Tujuh fraksi di DPRD Jember (PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, PPP, Golkar, NasDem, dan PKB) menyatakan komitmen tertulis demi meredam amarah massa. Mereka berjanji untuk mengirimkan surat resmi kepada DPR RI (Komisi III, VI, XI) dan Presiden RI; melakukan pembahasan internal realokasi APBD untuk subsidi pangan dan BBM daerah; mendorong tim advokasi revisi UU Polri/TNI; serta menolak tegas kriminalisasi terhadap aktivis.
Editor : Maulana RJ