TEGALBOTO, Radar Jember – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Jember dan BEM Se-Jember mengepung gedung parlemen di kawasan Tegalboto, Senin sore, 15 Juni 2026. Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kian mencekik rakyat: mulai dari jebloknya nilai tukar rupiah, lonjakan harga bahan pokok dan BBM, kenaikan pajak, hingga amburadulnya penegakan hukum di tanah air.
Situasi memanas di bundaran gedung DPRD Jember saat massa melakukan aksi bakar ban bekas dan membentangkan spanduk kecaman. "Ketika tidak ada kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat, kita akan terus datang dengan gerakan-gerakan yang lebih besar," tegas Alfin Maulana, koordinator aksi lapangan.
Massa yang menyuarakan gerakan "Indonesia Cemas" menuntut 50 anggota legislator keluar dari zona nyaman mereka. Desakan keras itu akhirnya memaksa empat pimpinan DPRD Jember beserta perwakilan seluruh fraksi untuk turun ke jalan menghadapi demonstran. Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menemui massa di tengah jalan, menyatakan sikap normatifnya. "Aksi semacam ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Artinya, kita senantiasa terbuka," klaim Halim.
Senada dengan Halim, Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, mencoba meredam ketegangan dengan mengklaim keberpihakan parlemen. "Yang menjadi catatan kritis dari kawan-kawan mahasiswa, kami sejak awal berkomitmen. Bisa dicek jejak digital kami," kata Widarto.
Kehadiran para wakil rakyat langsung disodorkan selembar dokumen Pakta Integritas Tuntutan Aksi "Indonesia Cemas".
Di bawah tekanan massa, seluruh pimpinan dan perwakilan tujuh fraksi di DPRD Jember (PDIP, Gerindra, PKS, PPP, Golkar Amanah, NasDem, dan PKB) akhirnya menandatangani dokumen di atas meterai yang memuat empat tuntutan. Di antaranya:
Pertama, menghentikan krisis ekonomi dan kegagalan fiskal negara dengan menurunkan harga bahan pokok dan BBM. Kedua, realokasi anggaran serta evaluasi tata kelola program prioritas pemerintah. Ketiga, Revisi UU Polri serta menghentikan kriminalisasi dan tindakan represif aparat kepolisian. Keempat, Revisi UU TNI dan menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.
Dokumen itu secara legal mengikat komitmen DPRD Jember dan fraksi-fraksinya untuk melakukan empat langkah taktis tingkat kabupaten:
Pertama, mengirimkan surat resmi DPRD Kabupaten Jember kepada DPR RI (Komisi III, Komisi VI, Komisi XI) serta Presiden RI yang berisi tembusan keempat tuntutan mahasiswa. Kedua, parlemen daerah wajib melakukan pendalaman dan pembahasan internal terhadap poin realokasi anggaran (khususnya terkait subsidi pangan dan pengendalian harga BBM) dalam pembahasan APBD Perubahan maupun RAPBD tahun berikutnya di tingkat daerah.
Ketiga, mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk membentuk tim advokasi yang mengawal proses revisi UU Polri dan UU TNI di tingkat pusat. Keempat, menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan tuntutan ini secara damai dan konstitusional.
Editor : Maulana RJ