GUMUKMAS, Radar Jember - Maraknya aktivitas industri tambak modern yang beroperasi di sepanjang pesisir selatan Jember memaksa pemerintah daerah segera bertindak. Pasalnya, puluhan tambak yang beroperasi selama bertahun-tahun itu rata-rata belum mengantongi izin alias ilegal.
Saat inspeksi yang dipimpin langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait ke sekitar kawasan itu, Senin (25/5), ia cukup kaget saat mengetahui ternyata industri tambak modern beromset miliaran ini mayoritas belum berizin.
"Saya agak kaget, saya melihat banyak sekali tambak-tambak di pinggir pantai dan saya cek, rata-rata tidak berizin. Ini ironi," kata Gus Fawait, di sela-sela inspeksi ke salah satu daerah tambak udang vannamei saat itu, ditemani TNI AL, (25/5).
JBaca Juga: Diguyur Anggaran Rp 3 Triliun, Bupati Gus Fawait Pasang Target JLS Jember Wajib Beres Total pada Tahun Ini!
Gus Fawait merasa temuan ini tamparan keras bagi agenda pembangunan daerah. Pesisir selatan Jember dikenal luas dalam peta demografi sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kantong kemiskinan yang relatif tinggi di Jawa Timur, namun keberadaan industri bernilai ekonomi tinggi tanpa legalitas itu justru dinilai gagal berkontribusi konkret bagi masyarakat tertinggal di sekitarnya.
"Ini ironi bagi kita. Kawasan ini masuk dalam peta sentra kemiskinan, namun di sisi lain banyak aktivitas tambak udang ilegal yang beroperasi tanpa memberikan dampak positif maupun kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar," sesalnya.
Ia menegaskan, Pemkab Jember segera membentuk tim gabungan khusus berskala besar yang mengintegrasikan Satgas Pengentasan Kemiskinan serta tim penataan ruang untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh operasional tambak udang di sepanjang garis pantai selatan, membentang dari arah barat di wilayah Kencong, melintasi Puger, hingga menyisir ke area timur.
Ia memastikan seluruh kawasan pesisir selatan ini diintegrasikan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jember, yang saat ini finalisasi di kementerian terkait.
"Seluruh aktivitas ekonomi di wilayah ini ke depan harus legal dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Kita juga ingin memperkuat kehadiran negara, menjamin rasa aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir," pungkas Gus Fawait.
Editor : Maulana RJ