Radar Jember - Angka kemiskinan di Jember hari ini masih menjadi pekerjaan yang cukup diseriusi pemerintah daerah.
Meski angkanya dilaporkan turun dari 9,01 persen (2024) menjadi 8,67 persen (2025), secara absolut jumlah penduduk miskin di wilayah ini masih menjadi yang terbesar kedua se-Jatim yakni mencapai 216,76 ribu jiwa.
Pemkab Jember sempat mengambil langkah ekstrem dengan mengerahkan seluruh ASN melakukan Verval Data Desil 1, belum lama ini. Hasilnya, ada belasan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) yang ternyata siluman atau tidak valid.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan, pengentasan kemiskinan susah diurai jika memakai data sekadarnya apalagi kedaluwarsa.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” tegasnya, seusai memberi paparan di Forum BP Taskin, Jakarta, Kamis (21/5).
Ia menguraikan, pembersihan data dari para penerima fiktif, Pemkab Jember melakukan aksi berskala besar yang mencuri perhatian nasional.
Lebih dari 20 ribu ASN pemkab diterjunkan langsung ke lapangan selama satu bulan penuh (17 April – 17 Mei 2025) untuk melakukan ground check dari rumah ke rumah.
Para ASN tersebut memeriksa 39 indikator kemiskinan secara riil, mulai dari kelayakan tempat tinggal, penghasilan, hingga akses pendidikan. Semua data diunggah secara real-time demi menutup celah manipulasi.
Hasil dari penyisiran terhadap kelompok Desil 1 ini cukup mengejutkan. Dari 96.126 kepala keluarga yang berhasil diverifikasi, ada 16.766 warga yang tercatat sebagai penerima bantuan ternyata sudah meninggal dunia.
Lalu, 10.703 kepala keluarga diketahui telah pindah keluar dari Jember, namun namanya masih nangkring di daftar penerima bansos.
Gus Fawait meyakini, temuan lapangan ini menjadi bukti sahih mengapa program perlindungan sosial rawan salah sasaran jika pemerintah daerah hanya bekerja di balik meja.
Evaluasi besar-besaran ini diharapkan mampu menyaring 68 ribu kepala keluarga yang benar-benar masuk kategori prioritas kemiskinan ekstrem untuk mendapatkan intervensi cepat dari APBN, APBD, maupun CSR.
Gus Fawait mengingatkan bahwa akurasi data adalah harga mati untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat miskin yang selama ini terabaikan.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” pungkas Gus Fawait. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh