Radar Jember – Viralnya aksi anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Achmad Syahri Assidiqi, yang bermain gim sambil merokok saat rapat dengar pendapat Komisi D beberapa waktu lalu, menjadi tamparan bagi parlemen daerah.
Sorotan publik yang meluas membuat sejumlah anggota dewan mulai melakukan introspeksi dan meminta kejadian serupa tidak kembali terulang.
Sebab, dampak dari peristiwa itu dinilai bukan hanya mencoreng nama individu, tetapi juga lembaga legislatif secara keseluruhan.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto menilai, insiden tersebut sebenarnya bisa dicegah apabila sesama anggota dewan saling mengingatkan selama rapat berlangsung.
Menurut dia, etika dalam forum resmi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya individu tertentu.
“Seharusnya ketika di komisi, teman-teman saling mengingatkan. Yang sekarang menjadi jeleknya 50 orang anggota DPRD Jember, bukan hanya Komisi D,” katanya.
Candra menyebut, video yang terlanjur viral membuat citra DPRD ikut terseret di mata masyarakat.
Publik, kata dia, tidak lagi melihat persoalan itu sebagai kesalahan personal, melainkan melekat pada lembaga secara keseluruhan.
Oleh karena itu, momentum tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar anggota dewan lebih menjaga sikap saat menjalankan tugas.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Jember Widarto. Ia meminta seluruh legislator lebih mawas diri dan memperbaiki cara membangun hubungan dengan masyarakat.
Menurutnya, perhatian publik seharusnya tertuju pada kerja-kerja DPRD, bukan pada perilaku yang memicu kontroversi.
“Ini peringatan buat kami (anggota dewan, Red) agar ke depan lebih mawas diri dan lebih produktif, lebih baik dalam menjaga hubungan dengan siapa pun,” ujarnya.
Widarto menegaskan, fungsi utama DPRD sebagai lembaga penganggaran, legislasi, dan pengawasan harus benar-benar diperkuat.
Jika kinerja dewan lebih menonjol dan dirasakan masyarakat, ia yakin perhatian publik tidak akan tersedot pada hal-hal negatif.
“Kalau itu lebih menonjol saya yakin bukan game yang akan dicek, bukan rokok. Tapi kalau kinerja pengawasannya minim, budgeting-nya minim, legislasinya minim, akhirnya yang disorot yang aneh-aneh,” tandasnya. (kin/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh