Jember Bondowoso Lumajang Pemerintahan Nasional Bola Internasional Bola Indonesia Update Laka Lantas Rekomendasi Infotainment Balbalan Tapal Kuda Oto dan Tekno MotoGP

Dipanggil Prabowo Soal Evaluasi IUP, Bahlil Klaim Pasokan LPG dan BBM Aman 

Maulana RJ • Sabtu, 16 Mei 2026 | 22:05 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan seusai dipanggil ke istana, (12/5/2026). (Dok. Setpres)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, memberikan keterangan seusai dipanggil ke istana, (12/5/2026). (Dok. Setpres)

Radar Jember - Di tengah sorotan publik terhadap ketahanan pangan dan energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buru-buru melempar narasi penenang ke masyarakat. Usai dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka pada Selasa (12/5/2026), Bahlil mengklaim bahwa pasokan energi nasional masih dalam kondisi aman.

Namun, pemanggilan Bahlil bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ini justru mengonfirmasi adanya evaluasi serius di internal pemerintahan. Pertemuan ini disebut-sebut menjadi sinyal bahwa Presiden Prabowo tengah memelototi kinerja sektor energi dan lambatnya pembenahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang selama ini carut-marut.

Baca Juga: Belajar dari BJ Habibie: Sang Insinyur yang Sukses Jinakkan Dolar dari Rp17.000 ke Rp6.500 hanya dalam 17 Bulan!

Dalam keterangannya, Bahlil mengaku telah menyodorkan laporan kesiapan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, hingga minyak mentah (crude oil) nasional kepada Kepala Negara. Ia bersikeras bahwa seluruh cadangan strategis tersebut saat ini posisinya masih berada di atas batas aman.

“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah gak ada masalah,” kata Bahlil mencoba meyakinkan publik.

Kendati Bahlil mengklaim tidak ada masalah, publik patut bersikap skeptis. Klaim aman di atas kertas ini dinilai kontras dengan realitas fiskal negara, di mana anggaran subsidi energi terus membengkak dan nilai tukar rupiah yang sempat tertekan akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia.

Baca Juga: Ini Penjelasan Pakar, Mengapa Arus Informasi di Lingkaran Presiden Satu Pintu Via Seskab Teddy - Radar Jember

Hal lain yang menjadi sorotan tajam adalah lambannya eksekusi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), terutama lahan-lahan tambang terlantar di kawasan hutan.

Bahlil secara tidak langsung membongkar fakta bahwa perintah evaluasi ini sebenarnya sudah diterbitkan oleh Presiden sejak berbulan-bulan lalu. Namun, hingga pertengahan Mei 2026, janji pembersihan mafia tambang dan penataan izin tersebut tampaknya masih tertahan di level melaporkan perkembangan alias belum ada tindakan pencabutan atau sanksi tegas yang konkret di lapangan.

“Pak Presiden menginstruksikan sejak satu bulan lalu, dua bulan lalu, kalau tidak salah untuk dilakukan evaluasi. Dan saya melaporkan perkembangan-perkembangan itu,” tambah Bahlil.

Editor : Maulana RJ
#harga minyak dunia #BBM #Prabowo Subianto #kementerian esdm #bahlil lahadalia