Radar Jember - Respons santai yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di tengah badai depresiasi mata uang Garuda memicu sorotan tajam. Ketika nilai tukar rupiah keok hingga menembus level psikologis Rp17.500 bahkan merangkak ke Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS), pemerintah justru terkesan melempar tameng penenang yang dinilai publik kurang peka terhadap realitas lapangan.
Menkeu Purbaya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi kejatuhan nilai tukar ini. Ia mengklaim dengan percaya diri bahwa pondasi ekonomi nasional saat ini masih sangat kuat. Purbaya bahkan berulang kali menegaskan bahwa situasi pelik yang terjadi sekarang tidak akan pernah seburuk krisis moneter (krismon) hebat yang menghancurkan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 silam.
"Masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Kondisi ekonomi saat ini tidak akan seburuk krisis moneter pada tahun 1998 silam," ujar Purbaya, dengan nada optimistis, kepada wartawan, saat dikutip (14/5/2026).
Kritik tajam mencuat lantaran pernyataan Menkeu Purbaya yang seolah-olah menyerahkan beban berat penyelamatan rupiah sepenuhnya ke pundak Bank Indonesia (BI). Terkait kendali nilai tukar yang kian liar, Purbaya melontarkan pernyataan yang dinilai pengamat sebagai upaya cuci tangan fiskal terhadap kebijakan moneter.
"Itu tanyakan Bank Sentral, mereka yang berwenang. Tapi saya yakin mereka bisa kendalikan," cetus Purbaya saat ditanya mengenai strategi konkret penyelamatan mata uang dalam negeri.
Purbaya berdalih bahwa pemerintah memahami betul di mana letak titik kelemahan ekonomi nasional dan mengklaim tahu cara memperbaikinya. Ia menjanjikan bahwa kementeriannya hanya akan memberikan dukungan moral serta teknis sesuai kebutuhan guna menjaga stabilitas pasar keuangan.
Sikap optimisme berlebihan yang ditunjukkan Menkeu ini dinilai berbahaya oleh sejumlah pakar ekonomi. Narasi pembelaan pemerintah yang selalu membandingkan kondisi saat ini dengan Krismon 1998 dianggap sebagai bentuk pengalihan isu demi menutupi jebolnya asumsi makro APBN 2026.
Faktanya, meski tidak ada kerusuhan massal seperti tahun 1998, angka mendekati Rp17.600 per dolar AS sudah cukup untuk mencekik industri manufaktur dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor, menguras cadangan devisa, serta memicu inflasi barang kebutuhan pokok yang memukul langsung daya beli rakyat kecil.
Publik kini mempertanyakan, sampai kapan pemerintah akan terus bersembunyi di balik kalimat "pondasi kita masih kuat" sementara dompet masyarakat kian mengempis akibat harga-harga yang mulai meroket naik? Kebijakan konkret dari sisi fiskal—bukan sekadar imbauan melarang panik—jauh lebih dinantikan untuk meredam kepanikan pasar yang sesungguhnya.
Editor : Maulana RJ