JAKARTA, Radar Jember - Nilai tukar rupiah kembali menorehkan catatan kelam dengan merosot hingga menyentuh level psikologis baru di kisaran Rp17.600 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026. Angka ini menjadi titik terendah sepanjang sejarah (all-time low) berdirinya republik ini.
Anjloknya mata uang garuda ini langsung menyalakan alarm bahaya bagi perekonomian nasional. Pasalnya, angka Rp17.600 telah melompat jauh dan menjebol batas asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok pemerintah di level Rp16.500 per dolar AS.
Dihimpun dari berbagai sumber, kondisi kritis ini dinilai para pengamat bukan semata-mata karena faktor eksternal, melainkan akibat dari kebijakan fiskal domestik pemerintah yang ugal-ugalan. Tingginya belanja negara di awal tahun demi mendanai program skala besar yang sarat muatan politis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), justru menjadi bumerang yang menyebabkan keseimbangan primer anggaran negara langsung minus alias negatif.
Kondisi fiskal yang megap-megap ini diperparah oleh beban utang negara yang kian menggila. Demi membayar utang-utang lama yang jatuh tempo, pemerintah mengambil langkah gali lubang tutup lubang dengan menerbitkan tumpukan obligasi baru. Akibatnya, pasar menuntut imbal hasil (yield) yang jauh lebih mahal, yang justru memicu kepanikan dan ketidakpercayaan investor terhadap kredibilitas keuangan Indonesia.
Tekanan musiman berupa lonjakan permintaan dolar AS oleh korporasi untuk mengirim dividen ke luar negeri pada triwulan II-2026 ini, kian menelanjangi rapuhnya fundamental ekonomi domestik saat dihantam sentimen global. Ditambah lagi dengan tingginya inflasi Amerika Serikat, ketatnya suku bunga The Fed, serta panasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang melambungkan harga minyak dunia.
Baca Juga: Respon Santai Kepala BGN Soal MBG Banjir Kritikan di Medsos
Di sektor riil, ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar mulai memukul isi dompet masyarakat. Biaya impor komponen semikonduktor dan panel layar yang melonjak langsung mengerek harga barang-barang elektronik di pasar, seperti TV dan AC, yang naik sekitar 2% hingga 5%.
Dampak paling mengerikan mengancam industri makanan dan minuman. Para produsen kini berada di ujung tanduk karena harga bahan baku impor meroket tajam. Di satu sisi mereka kesulitan menaikkan harga jual di tengah pasar yang lesu, di sisi lain mereka terpaksa memangkas habis margin keuntungan demi bisa bertahan hidup.
Ujung-ujungnya, masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Meroketnya harga kebutuhan pokok memicu inflasi tak terkendali, memaksa warga menahan belanja dan membuat daya beli masyarakat berada dalam kondisi sekarat.
Baca Juga: 207 Dapur MBG di Jember Sudah Ngebul Layani Penerima, Kepala BGN: Saya Harap Jadi 400 Dapur
Menanggapi situasi yang makin liar, Bank Indonesia (BI) dipaksa bekerja ekstra keras dengan melakukan intervensi pasar, melakukan jual-beli dolar di pasar valas, hingga memborong Surat Berharga Negara (SBN). Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buru-buru menyiapkan dana darurat melalui Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menahan kejatuhan pasar obligasi.
Namun, langkah-langkah pertolongan pertama tersebut dinilai hanya sekadar obat pereda nyeri temporer. Para ekonom mengingatkan bahwa kunci utama kesembuhan ada di tangan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah dituntut keras untuk segera sadar dan mengerem ambisinya dengan memangkas atau mengevaluasi total belanja non-produktif. Jika pemerintah tetap keras kepala mempertahankan proyek mercusuar dan ego politiknya tanpa memedulikan kesehatan fiskal, kemerosotan rupiah ke jurang yang lebih dalam tinggal menunggu waktu.
Editor : Maulana RJ