Radar Jember - Di tengah karut-marutnya perlindungan pekerja migran selama bertahun-tahun, pemerintah daerah akhirnya mencoba menjawab tantangan tersebut dengan meresmikan Klinik Pahlawan Devisa di RSD Balung.
Langkah ini untuk memangkas birokrasi dan biaya yang selama ini menghambat para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan inisiatif ini adalah bentuk keberpihakan nyata bagi pahlawan devisa yang kerap terabaikan.
Menurut dia, selama ini rumitnya birokrasi dan mahalnya biaya kesehatan menjadi alasan utama mengapa banyak warga Jember terjebak dalam jalur ilegal yang berbahaya.
"Dulu, mereka harus jauh-jauh ke Surabaya, Malang, atau Banyuwangi hanya untuk mengurus administrasi dan medical check-up. Belum lagi biayanya yang mahal. Dan sekarang, kami pangkas semua hambatan itu," katanya, dalam forum Pro Guse Update, seusai meresmikan klinik CPMI, di RSD Balung, Senin (27/4),
Klinik ini mematok biaya medical check-up hanya Rp450 ribu, diklaim terendah di Jawa Timur dibandingkan daerah lain yang berkisar Rp500-700 ribu.
Integrasi perwakilan P4MI di Mal Pelayanan Publik (MPP) pun disiapkan sebagai pelengkap untuk menekan angka keberangkatan PMI ilegal yang rentan terhadap masalah hukum dan keamanan.
Baca Juga: Gus Fawait Tantang RSD Balung: Klinik CPMI Jangan Cuma Murah, Layanan Harus Humanis!
Gus Fawait, sapaan dia, menyadari adanya resistensi terhadap kualitas layanan kesehatan yang murah, yang sering kali berujung pada antrean panjang dan kurang humanis.
"Jangan sampai murah tapi pelayanan asal-asalan. Saya minta rumah sakit terus melakukan terobosan agar antrean panjang terurai dan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang manusiawi dan setara," pinta mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.
Sementara itu, Plt. Direktur RSD Balung, dr. Andre Kusuma, menilai jaminan harga murah itu cukup akomodatif serta telah mencakup paket pemeriksaan berstandar internasional dan telah melalui verifikasi ketat hingga ke kantor imigrasi pusat.
"Kami telah melalui uji kelayakan, verifikasi, hingga proses di kantor imigrasi pusat untuk mendapatkan sertifikat legalitas pelayanan bagi calon pekerja migran," tambah Andre. (mau/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh