BALUNG, Radar Jember - Pemkab Jember kini meluncurkan Klinik Pahlawan Devisa di RSD Balung sebagai jawaban atas peliknya perlindungan pekerja migran.
Fasilitas ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan biaya yang selama ini menjadi batu sandungan bagi para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).
Bupati Jember Muhammad Fawait, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap pahlawan devisa yang selama ini sering terabaikan. Menurutnya, rumitnya prosedur dan tingginya biaya pemeriksaan kesehatan menjadi faktor utama yang mendorong warga Jember memilih jalur ilegal yang berbahaya.
Baca Juga: Head to Head Jember vs Banyuwangi: Bapenda Sebut New Power Jember Mulai Lampaui Old Power!
"Dulu, mereka harus jauh-jauh ke Surabaya, Malang, atau Banyuwangi hanya untuk mengurus administrasi dan medical check-up. Belum lagi biayanya yang mahal. Dan sekarang, kami pangkas semua hambatan itu," katanya, seusai meresmikan klinik tersebut dalam forum Pro Guse Update di RSD Balung, Senin (27/4/2026).
Klinik ini mematok biaya medical check-up sebesar Rp450 ribu, yang diklaim sebagai tarif terendah di Jawa Timur dibandingkan rata-rata daerah lain yang mencapai Rp500-700 ribu. Selain itu, integrasi perwakilan P4MI di Mal Pelayanan Publik (MPP) turut disiapkan untuk menekan angka keberangkatan PMI ilegal.
Baca Juga: Biaya CPMI Cuma Rp450 Ribu! Klinik Khusus Pekerja Migran di Jember Diklaim Termurah se-Jatim
Meski begitu, Gus Fawait, sapaan dia, melontarkan tantangan keras bagi manajemen RSD Balung terkait potensi penurunan kualitas akibat tarif murah.
Ia mewanti-wanti agar rumah sakit tidak terjebak pada pelayanan yang asal-asalan, yang berisiko menciptakan antrean panjang dan hilangnya sisi humanis dalam pelayanan.
"Jangan sampai murah tapi pelayanan asal-asalan. Saya minta rumah sakit terus melakukan terobosan agar antrean panjang terurai dan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang manusiawi dan setara," tegas mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.
Menanggapi tantangan tersebut, Plt. Direktur RSD Balung, dr. Andre Kusuma, meyakini bahwa tarif Rp450 ribu sudah sangat akomodatif untuk paket pemeriksaan berstandar internasional.
Ia mengaku telah mengantongi izin resmi setelah melalui serangkaian verifikasi yang ketat. "Kami telah melalui uji kelayakan, verifikasi, hingga proses di kantor imigrasi pusat untuk mendapatkan sertifikat legalitas pelayanan bagi calon pekerja migran," kata Andre.
Editor : Maulana RJ