Radar Jember - Langkah pemerintah daerah mengerahkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jember untuk turun melakukan verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan, akhirnya membuahkan fakta-fakta mengejutkan.
Pj. Sekda Jember, Akhmad Helmi Lukman, menyebut ada beberapa temuan lapangan yang mengarah pada ketidaksesuaian data yang selama ini menjadi acuan bantuan sosial.
Salah satunya, warga yang tercatat dalam data namun sudah tidak lagi berdomisili di wilayah tersebut atau telah meninggal dunia, namun namanya masih masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Harapannya, kepedulian dengan turunnya ASN ini, aparat desa dan kelurahan, peduli terhadap adminduk yang harusnya dimiliki oleh setiap penduduk di Kabupaten Jember," kata Helmi, saat ditemui (23/4).
Helmi menegaskan, temuan di lapangan ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Jika warga yang bersangkutan sudah meninggal atau pindah domisili, maka datanya akan diperbarui agar anggaran negara tidak salah sasaran.
"Jika sudah meninggal, dihapus datanya. Jadi, dia yang bersangkutan minimal tidak menerima bantuan iuran PBI JK," katanya.
Hasil verval ini nantinya akan diintegrasikan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan kebijakan ke depan.
Langkah juga diyakininya untuk memastikan ketepatan anggaran, baik APBD maupun APBN, bisa dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: Efisiensi Ratusan Miliar! Strategi Gus Fawait Amankan Pendapatan Warga Lewat Duet KDMP dan MBG!
Bupati Jember Muhammad Fawait, memberikan apresiasi tinggi terhadap kerja keras para ASN yang telah diterjunkan ke lapangan.
Menurut dia, langkah ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada warga yang paling membutuhkan.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN yang sudah turun ke bawah. Saya paham banyak kesulitan yang di bawah, tapi ini adalah langkah yang tidak mudah yang saya ambil untuk menemukan betul, memastikan betul ada warga-warga kita yang dalam kondisi miskin ekstrem," tegas Gus Fawait. (mau/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh