Radar Jember - Di tengah ramainya sorotan publik terkait nominal fantastis atribut program Makan Bergizi Gratis (MBG), soal keamanan dan kualitas MBG turut menjadi prioritas utama melalui sistem pengawasan yang ketat.
Selain pengawasan internal dari pemerintah, masyarakat kini diberikan ruang seluas-luasnya untuk memantau langsung menu yang disajikan setiap hari.
“Pemkab Jember berkomitmen bersama Satgas akan mengawal program ini untuk menjadi program yang baik,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait, saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Cahaya Sholawat Nusantara, Desa Wringin Agung, Jombang, Jember, Kamis (16/4).
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan terpenuhi dan tidak ada penyimpangan di lapangan. Ia meyakini, partisipasi publik dianggap sebagai instrumen kontrol sosial paling efektif di era digital saat ini.
"Jika ada kekurangan saya pikir wajar karena ini program besar, tapi kami akan bahu-membahu untuk menyukseskannya," tambah Gus Fawait, sapaan akrabnya.
Di lokasi yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengaku telah menyiapkan perangkat pengawasan, dari pusat hingga daerah. Ia juga menyebut, setiap kritikan dan laporan warga dari media sosial juga dirasa penting.
"Apapun kritik yang disampaikan itu menjadi insight ke BGN. Setiap masyarakat terbuka untuk memfoto kualitas menunya setiap hari, dan kami juga dibantu oleh laporan-laporan dari media sosial yang kami cermati dengan baik," kata Dadan.
Bagi satuan pelayanan yang melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), sanksi tegas telah disiapkan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah. Hal ini dilakukan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional ini.
"Kami meminta Pak Bupati tidak segan merekomendasikan SPPG yang tidak patuh SOP atau juknis untuk kami tindak lanjuti," imbuh dia. (mau/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh