Radar Jember - Masalah kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi sorotan utama dalam diskusi terbuka yang digelar di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember (Unej), Senin (13/4/2026).
Mengusung tema Kemiskinan Ekstrem di Lahan Produktif, Bupati Jember Muhammad Fawait membedah potret kelam masyarakat yang masih terjebak dalam garis kemiskinan.
Dalam keterangannya, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah menghantui Jember selama satu dekade terakhir. Meski trennya menunjukkan penurunan, fokus utama saat ini adalah mereka yang berada di kategori sangat parah.
“Miskin ekstrem itu kategori yang sangat parah. Kalau bahasa kami di pesantren, untuk makan hari ini mereka harus cari hari ini juga. Saat ini, ada sekitar 90-an ribu Kepala Keluarga (KK) yang masuk kategori Desil 1 atau miskin ekstrem,” katanya.
Baca Juga: Klaim Sukses Satgas PKH Amankan Aset Rp370 Triliun, Bisnis Baru BUMN atau Gantikan Mafia Hutan?
Gus Fawait menyoroti adanya ketimpangan di wilayah-wilayah yang secara administratif berada di sekitar lahan produktif milik negara.
Sebaran kemiskinan di Jember banyak ditemukan di daerah pinggiran, mulai dari masyarakat pesisir pantai hingga warga di pedalaman hutan dan perkebunan.
Ia mendorong adanya sinergi nyata antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dengan dua BUMN besar, yakni Perum Perhutani dan PTPN. Menurutnya, potensi lahan hutan sosial seluas 38.000 hektar menjadi kunci kunci utama.
“Jika satu KK diberikan hak pengelolaan satu hektar secara tepat sasaran, maka ada sekitar 38.000 hingga 40.000 KK yang bisa langsung terentaskan dari kemiskinan. Syaratnya, kementerian terkait harus berkoordinasi dengan Pemkab berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar tidak salah sasaran,” tegasnya.
Baca Juga: Bukan Cuma Alam, Gus Fawait Ungkap Alasan Jember Harus Miliki Medical Tourism
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jember, kabupaten ini sebenarnya mencatatkan performa impresif dalam upaya menekan angka kemiskinan. Jember tercatat sebagai daerah dengan tren penurunan kemiskinan tercepat di wilayah Tapal Kuda, serta menduduki peringkat kedua tercepat di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2025.
Namun, Gus Fawait enggan berpuas diri. Ia menilai angka statistik tersebut tidak akan berarti jika warga di pinggiran hutan tetap tidak memiliki akses ekonomi yang layak.
“Saya tidak merasa cukup dengan status tercepat pertama di Tapal Kuda. Selama masih ada potensi lahan tidur (idle) milik PTPN yang tidak dimanfaatkan untuk sektor informal, dan selama masyarakat pinggir hutan belum dilibatkan dalam pengelolaan hutan sosial, perjuangan kita belum selesai,” tambah dia.
Baca Juga: Guru Inspiratif datang Dari Dusun Pelosok Jember, Mengukir Mimpi Anak Bandealit
Menutup pemaparannya, Gus Fawait menegaskan komitmen Pemkab Jember untuk menyelaraskan program daerah dengan target nasional, yakni mencapai zero kemiskinan ekstrem pada tahun 2029.
Langkah konkret yang disiapkan meliputi pengawalan hak pengelolaan hutan sosial bagi warga miskin, mendesak PTPN agar memprioritaskan tenaga kerja lokal dari desa penyangga kebun, hingga aktivasi lahan-lahan tidur untuk pusat ekonomi rakyat.
“Kita sedang berikhtiar menuju ke sana. Potensinya ada, tinggal bagaimana koordinasi pusat dan daerah diperkuat agar kekayaan alam Jember benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” pungkas mantan legislator DPRD Provinsi Jawa Timur itu.
Editor : Maulana RJ