Radar Jember - Jumlah rekomendasi DPRD Jember terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 2025 meningkat signifikan. Parlemen daerah Kota Pandalungan ini mengeluarkan 44 butir rekomendasi.
Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 34 poin. Ini menjadi sinyal kuat evaluasi DPRD terhadap kinerja pemerintah makin diperketat.
Proses pembahasan LKPJ Bupati Jember Tahun Anggaran 2025 berlangsung cukup panjang. Dimulai dari Sidang Paripurna Nota Pengantar pada Selasa (31/3), hingga penetapan rekomendasi dalam sidang paripurna pada Jumat (10/4) lalu.
Baca Juga: Ditinggal Pergi, Rumah di Jenggawah Jember Berakhir Terbakar, Ini Kronologinya
Selama proses tersebut, DPRD menyoroti sejumlah aspek mendasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Bahkan dua panitia khusus (Pansus) dibentuk untuk membahas LKPJ tersebut.
Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jember, Edo Rahmanta Ersu Putra, menegaskan, LKPJ seharusnya tidak hanya menjadi dokumen administratif. Melainkan laporan tersebut harus mampu menjadi alat evaluasi kinerja yang utuh dan terukur.
“LKPJ harus menyajikan keterkaitan yang jelas antara perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembangunan. Dengan begitu, hubungan antar tahapan bisa dinilai secara tepat,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti pentingnya penataan indikator kinerja yang lebih disiplin. Pemerintah daerah diminta membedakan secara jelas antara Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD, indikator RKPD, serta indikator pendukung lainnya.
Baca Juga: Info Laka Lantas Jember: Nyalip dari Kiri, Ibu dan Anak Tewas
Hal ini dinilai penting agar tidak menimbulkan multitafsir dalam menilai keberhasilan program pembangunan. “Indikator yang tidak tercapai harus disampaikan secara terbuka, lengkap dengan penyebab dan langkah korektifnya, agar evaluasi berjalan jujur dan akuntabel,” kata Edo.
Selain itu, fungsi kendali mutu dalam penyusunan LKPJ juga menjadi perhatian. DPRD meminta agar pemerintah daerah, khususnya Bagian Tata Pemerintahan dan OPD terkait, tidak hanya menghimpun data, tetapi juga menguji kualitas substansi laporan.
Konsistensi indikator dan ketepatan analisis dinilai menjadi kunci agar LKPJ benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Tak hanya soal kualitas dokumen, rekomendasi DPRD juga menyentuh berbagai sektor pembangunan. Mulai dari perbaikan pasar, infrastruktur dasar dan umum, optimalisasi pendapatan serta aset daerah, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
DPRD juga mendorong penguatan integrasi data, pemanfaatan belanja tak terduga untuk kebencanaan, kebijakan cadangan pangan, hingga upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi kerakyatan di Jember. (kin)
Editor : Imron Hidayatullahh