Radar Jember - Panitia Khusus (Pansus) I Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Jember mulai membedah kinerja Pemkab Jember.
Itu dengan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan.
Pemanggilan tersebut digelar di ruang Banmus DPRD Jember, Kamis (2/4), dalam dua gelombang.
Langkah ini menjadi tindak lanjut atas rapat paripurna nota pengantar LKPJ Bupati Jember yang telah digelar pada Selasa (31/3) lalu.
Baca Juga: Pencarian Hari Ketujuh, Wisatawan Cianjur yang Hilang di Pantai Papuma Jember Belum Ditemukan
Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP), Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan (DKPPP), serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Selain itu, turut dipanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRPLH), Dinas Tenaga Kerja, hingga pihak eksternal seperti BPJS Kesehatan, serikat pekerja, organisasi wartawan, dan Kadin Jember.
Ketua Pansus I LKPJ DPRD Jember, Kholil Asy’ari atau Ra Kholil, mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Baca Juga: Halalbihalal MKKS SMP Jember: Solidkan Sinergi Para Kepala Sekolah
Menurutnya, pembahasan dilakukan secara detail agar DPRD memperoleh gambaran utuh terkait pelaksanaan program dan kegiatan.
Sehingga dapat dipastikan seluruh program yang telah dilaporkan benar-benar berjalan di lapangan, sekaligus melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki.
Wakil Ketua Pansus, Wahyu Prayudi Nugroho, menambahkan, forum ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara laporan pemerintah daerah dengan kondisi riil di masyarakat.
Ia menegaskan, evaluasi difokuskan pada program prioritas seperti ketahanan pangan, sektor pertanian, hingga program makan bergizi gratis (MBG) dan program strategis nasional lainnya.
“Ini untuk membedah LKPJ agar bisa disinkronkan dan dievaluasi bersama. Kami ingin tahu di mana letak kekurangan dan apa yang perlu diperkuat,” katanya.
Nuki, sapaan akrabnya mengatakan, hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah untuk perbaikan ke depan.
Baca Juga: Penyidikan Dugaan Korupsi Dana BOS SDN Curahnongko Berlanjut, Kejari Jember Periksa Hingga 50 Saksi
Ia berharap seluruh OPD dapat terbuka dalam menyampaikan data dan capaian kinerja. (kin/bud)
Editor : Imron Hidayatullahh