JAKARTA, Radar Jember - Sebuah keputusan revolusioner baru saja lahir dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Maret 2026, MK secara resmi mencabut hak istimewa pimpinan dan anggota DPR RI terkait uang pensiun yang selama ini diterima seumur hidup.
Langkah ini menandai berakhirnya era di mana pejabat negara terus menerima tunjangan meski masa baktinya telah usai.
Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan lama yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 sudah tidak relevan dan mencederai rasa keadilan sosial.
Sangat tidak adil bagi pajak yang dibayarkan rakyat jika seseorang yang hanya menjabat selama lima tahun harus ditanggung hidupnya oleh negara selamanya.
Ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan beban keuangan negara yang sehat.
“Oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (out of date) adalah dalil yang berdasar,” kata Saldi Isra, Hakim MK, saat Sidang Pengucapan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Senin (16/3/2026).
MK memberikan "napas" selama dua tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk segera merancang skema aturan baru.
Namun, ini adalah peringatan keras: jika dalam kurun waktu 24 bulan revisi undang-undang tersebut tidak rampung, maka seluruh aturan lama mengenai pensiun otomatis gugur demi hukum, dan para mantan pejabat terancam tidak mendapatkan sepeser pun.
“Secara faktual, UU 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, maka penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama dua tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan a quo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum,” tambah Saldi Isra.
Baca Juga: Respons Instruksi Presiden Prabowo, Gus Fawait Ajak Kepala OPD Mulai Diet BBM di Jember
Gelombang putusan ini diprediksi akan menciptakan efek domino yang luas.
Tidak hanya anggota DPR, kebijakan ini berpotensi merembet ke lembaga tinggi lainnya, mulai dari anggota DPD, direksi serta komisaris BUMN, hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.
Jabatan publik kini dipandang sebagai pengabdian terbatas, bukan jalur untuk mendapatkan fasilitas abadi.
Sebagai solusi alternatif, muncul usulan untuk mengganti skema pensiun seumur hidup dengan sistem "Uang Kehormatan" atau lump sum. Artinya, mantan pejabat hanya akan menerima satu kali pembayaran pesangon di akhir masa jabatan, yang dinilai jauh lebih hemat dan masuk akal bagi kas negara dibandingkan skema saat ini.
Menanggapi putusan bersejarah ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyatakan sikap tunduk dan patuh.
Mereka mengklaim dukungan terhadap penghapusan pensiun seumur hidup ini adalah bentuk komitmen lembaga dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Keputusan MK ini merupakan langkah yang adil dan patut diapresiasi. Rakyat Indonesia sudah lama menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, dalam keterangan resminya, Kamis (19/3/26).
Editor : Maulana RJ