PATRANG, Radar Jember - Pemerintah daerah mulai membidik langkah untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui transformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Salah satu yang menjadi fokusnya yakni pembentukan BUMD Pangan untuk memastikan potensi ekonomi dari sektor pangan tetap berputar di tangan masyarakat Jember.
Selama ini, Pemkab Jember baru memiliki dua unit BUMD, yakni Perumda Kahyangan (PDP Kahyangan) yang bergerak di sektor perkebunan dan Perumda Tirta Pandhalungan (PDAM) di sektor penyediaan air bersih.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengemukakan langkah konkret yang bakal diambil adalah dengan mengajukan revisi Peraturan Daerah (Perda) ke DPRD guna memperluas unit bisnis PDP Kahyangan menjadi BUMD Pangan.
Ia mengutarakan, langkah ini untuk menangkap peluang dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi (SPPG) yang diperkirakan memiliki nilai perputaran uang mencapai Rp4 triliun per tahun di Jember.
"BUMD Pangan nantinya akan menyuplai kebutuhan program gizi nasional, seperti telur dari peternak lokal dan hasil tani masyarakat," katanya, di sela-sela menerima lawatan dari Kemenkeu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP), di Pendopo Wahyawibawagraha (13/02).
Gus Fawait juga menghendaki sumber pendanaan kreatif itu juga dapat diakses oleh pelaku usaha kecil. "Ini agar mereka memiliki daya saing yang kuat menghadapi korporasi besar," tambah dia.
Ia bahkan juga mendorong seluruh ODP mulai menjajaki skema pendanaan kreatif (creative financing) agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBD.
"Presiden menginginkan lembaga keuangan lebih berpihak pada daerah dan usaha kecil. Jember akan menyambut peluang itu. Sepanjang langkah tersebut produktif dan sesuai aturan, kita akan laksanakan demi kemajuan ekonomi Kabupaten Jember yang lebih inklusif," pungkas Gus Fawait. (mau/bud)
Editor : M. Ainul Budi