Radar Jember - Keluhan jalan rusak, jembatan berlubang, hingga lampu penerangan yang mati kini tak lagi berhenti di obrolan warung atau grup pesan singkat.
Warga Jember semakin berani menyuarakan persoalan infrastruktur secara terbuka melalui kanal Wadul Guse.
Ruang aduan ini pelan-pelan menjadi etalase masalah harian masyarakat.
Dari sana pula, peta persoalan infrastruktur terbaca lebih jelas oleh pemerintah dan DPRD.
Ketua Komisi C DPRD Jember, Ardi Pujo Prabowo, menilai Wadul Guse menjelma sebagai ruang curhat publik yang efektif.
Antusiasme warga menyampaikan aduan menunjukkan adanya rasa memiliki terhadap daerahnya sendiri.
Banyak warga merasa keluhannya kini punya alamat yang jelas dan bisa dipantau tindak lanjutnya.
Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan publik selalu diawasi masyarakat.
“Wadul Guse menjadi tempat curhat masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Antusiasme ini muncul karena rasa memiliki dan kecintaan warga terhadap Jember cukup besar,” kata Ardi.
Sebagian besar laporan yang masuk, lanjut Ardi, berkaitan langsung dengan urusan Komisi C DPRD.
Aduan itu mulai dari jalan lingkungan yang rusak, jembatan yang membahayakan, hingga penerangan jalan umum yang tak berfungsi.
Apalagi setelah penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, masyarakat semakin aktif menyampaikan persoalan di wilayahnya.
Bagi DPRD, laporan itu justru menjadi energi pengawasan di lapangan.
"Banyak masyarakat merasa terbantu dan menyampaikan keluhan infrastruktur di wilayahnya. Aduan seperti ini memotivasi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujarnya.
Namun, Ardi mengingatkan, tak semua persoalan infrastruktur berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten.
Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa yang penanganannya berbeda.
“Kadang masyarakat sangat semangat melapor, yang penting jalannya diperbaiki. Padahal status dan kelas jalan itu berbeda. Maka perlu edukasi lebih masif agar masyarakat lebih memahami,” jelas Ardi.
Soal langkah ke depan, Ardi menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski ruang fiskal daerah terbatas.
Efisiensi anggaran 2025 dan berkurangnya dana transfer pusat pada 2026 tidak serta-merta menghentikan pembangunan jalan.
Bahkan, sejak awal 2026 percepatan infrastruktur mulai dijalankan, seiring tingginya aduan infrastruktur.
“Prioritas jalan tetap berjalan dan di awal 2026 sudah ada percepatan pembangunan. Aduan infrastruktur masih yang tertinggi,” katanya.
Ardi menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Wadul Guse sebagai jembatan komunikasi warga dan pemerintah.
Menurutnya, kanal ini perlu terus disempurnakan, baik dalam pemilahan laporan maupun edukasi mekanisme tindak lanjut.
Ia menegaskan, setiap usulan tetap harus melalui proses perencanaan dan penganggaran yang benar.
Meski begitu, Wadul Guse telah memberi arah yang lebih jujur tentang kebutuhan riil masyarakat.
“Kami apresiasi Wadul Guse sebagai spirit bersama. Tapi masyarakat juga perlu memahami bahwa semua usulan harus melalui proses penganggaran,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh