Radar Jember - Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jember sepertinya cukup dimanja hari ini.
Mereka tidak hanya diperjelas statusnya, namun juga hak-haknya yang dipastikan tak berkurang serupiah pun.
Meski ruang fiskal pemerintah daerah mengalami pemangkasan yang signifikan buntut kebijakan efisiensi pusat, namun urusan tunjangan yang mereka dapatkan tetap utuh. Bahkan cenderung naik.
Kebutuhan beban belanja pegawai yang semakin membengkak, Pemkab Jember justru mengangkat ribuan pegawai honorer atau non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.
Tercatat, Jember menjadi kabupaten dengan jumlah pengangkatan PPPK Paruh Waktu terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 8.000 orang.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengakui, langkah yang ia ambil ini sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian para tenaga honorer yang telah berbakti selama bertahun-tahun.
Meski kebijakan ini memberikan tekanan pada fiskal daerah, ia menegaskan Pemkab Jember tetap memprioritaskan kepastian status dan kesejahteraan pegawainya.
"Ini bagian dari komitmen kami, Pemkab Jember, eksekutif dan legislatif, untuk memastikan bahwa orang yang mengabdi tahunan, puluhan tahun di Jember, statusnya harus diperjelas," kata Gus Fawait, saat menerima lawatan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, di Alun-Alun Nusantara Jember, Jumat (9/1).
Tak hanya soal status, di tengah tren efisiensi anggaran di berbagai daerah yang berujung pada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Gus Fawait memastikan TPP seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jember, tetap aman tanpa sedikitpun melakukan pemotongan.
"Di saat Pemprov dan Kabupaten lain memotong TPP, Jember tetap mempertahankan TPP. Mempertahankan berarti sama halnya menaikkan jika dibandingkan dengan rasio APBD tahun 2026," imbuhnya.
Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menilai kebijakan Bupati Gus Fawait ini sebagai contoh konkret keberpihakan pemerintah daerah terhadap pengabdian pegawai, dan keseriusan membangun birokrasi.
Baca Juga: Plt Direksi Dua BUMD Jember Jadi Sorotan DPRD, Kinerja Diminta Tak Stagnan di Masa Transisi
"Delapan ribu PPPK paruh waktu itu angka yang sangat besar, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ini wujud perjuangan luar biasa. Maka mari kita bantu Bupati dan Wakil Bupati Jember dengan cara meningkatkan kinerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," katanya. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh