Radar Jember - Jember mencatatkan capaian yang cukup signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sepanjang tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember berhasil melampaui target hingga menembus angka Rp 1 triliun lebih.
Bupati Muhammad Fawait mengemukakan, pencapaian ini disebutnya bukan hasil dari kenaikan tarif pajak, tapi murni buah dari keberanian menutup celah kebocoran dan mengoptimalkan sektor-sektor strategis yang selama ini belum tergarap maksimal.
Kini, dua sektor akan menjadi bidikan utama adalah pajak pertambangan di Gunung Sadeng, Puger, dan pajak reklame yang menjamur di sepanjang jalan nasional.
Gus Fawait, sapaan akrabnya, menegaskan kunci utama kenaikan PAD adalah efisiensi dan pengawasan ketat.
Ia menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bertindak tegas dalam menutup "lubang" pendapatan sejak dirinya menjabat.
"Kebocoran setelah saya dilantik ke depannya itu harus ditambal dengan baik. Tidak perlu -saya yakin- tidak perlu menaikkan pajak, tidak perlu naikkan tarif pajak. Kita optimalkan dulu penarikan wajib pajak yang sekarang yang ada," tegasnya, di Kantor Bapenda Jember, kemarin (6/1).
Potensi besar yang selama ini "tertidur" kini mulai dibangunkan.
Gus Fawait melihat sektor pertambangan di Gunung Sadeng dan pajak reklame di jalan-jalan protokol memiliki nilai ekonomi tinggi yang bisa mendorong PAD Jember menuju angka Rp 1,3 hingga Rp 1,6 triliun.
"Tadi disebut ada reklame, juga tadi disinggung potensi Gunung Sadeng dan lain sebagainya. Itu potensi menuju Rp 1,3 - 1,6 triliun dan potensi-potensi yang lainnya yang begitu besar," tambahnya.
Ia menegaskan, komitmennya untuk melindungi wong cilik.
Meski mengejar target pendapatan yang ambisius, Gus Fawait memberikan catatan keras agar jajarannya tidak membebani masyarakat kelas bawah.
Hal itu, lanjut dia, sejalan dengan visi Presiden Prabowo, yang menekankan pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan pemberat beban ekonomi rakyat kecil.
"Dalam pemerintahan kita ke depan, kita tidak boleh mencekik dengan pajak wong cilik. Tidak boleh. Di era Presiden Prabowo dan di era kami di Kabupaten Jember, kita tidak boleh membebani pajak kepada wong cilik. Mereka harus kita lindungi," pungkas Gus Fawait. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh