Radar Jember - Serapan APBD Jember Tahun 2025 menjadi sorotan menjelang penutupan tahun anggaran.
Sekalipun disebut-sebut sudah mencapai 60 hingga mendekati angka 75 persen, namun fakta hitam di atas putih, serapan anggaran masih sangat minim.
Berdasar data SIKD DJPK Kementerian Keuangan per 06 Desember 2025, realisasi Belanja Daerah Jember baru mencapai 50,86 persen dari Rp 4,68 triliun.
Data Kemenkeu juga menunjukkan ada disparitas yang cukup signifikan dalam realisasi belanja.
Pos belanja modal, yang merupakan indikator pembangunan infrastruktur, menjadi yang paling rendah, hanya mencapai 10,53 persen.
Sementara, Belanja Pegawai berada di posisi tertinggi mencapai 57,45 persen.
Ini menunjukkan kemungkinan lemahnya perencanaan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), lambatnya eksekusi, berikut profesionalitas kerja ASN dalam kecepatan laporan-laporan administrasi.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Jember Akhmad Helmi Lukman, masih cukup optimistis melihat ruang fiskal Jember di ujung tahun anggaran ini.
Ia mengaku telah meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jember mengakselerasi serapan anggaran, meski dihadapkan pada kendala teknis dan administrasi.
"Semua tim OPD sudah kita tekankan untuk bisa maksimal serapan di akhir tahun ini," katanya, saat ditemui, Minggu (7/12).
Helmi mengakui adanya kendala yang menyebabkan serapan keuangan terlihat stagnan di angka 50 persen.
Ia menyebut masalah utama bukan pada mandeknya proyek di lapangan, tapi pada proses administrasi dan pencatatan keuangan.
Salah satu hambatan terbesar itu, kata dia, datang dari proses pengadministrasian, surat pertanggungjawaban (SPj), dan proses administrasi keuangan yang belum selesai atau belum terlaporkan.
Terlebih, sejak lahirnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang membuat anggaran banyak yang bergeser dan terparkir.
"Problemnya cuma pengadministrasian, tertib administrasinya saja, kemudian akselerasi percepatan pelaksanaan kegiatannya," katanya.
Di injury time ini, Helmi menegaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menargetkan serapan hingga 90 persen, demi menghindari jatuhnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang over.
"Harapannya maksimal, maksimal kita serapan bisa di atas 80 sampai 90 persen," imbuh ketua TAPD Pemkab Jember ini.
Selain itu, ia juga mengaku terus memetakan masalah di setiap OPD yang serapannya masih loyo alias tertinggal, terutama pada pengerjaan proyek fisik dan sedang dikebut di pekan-pekan ini.
Ia memastikan, semua kegiatan yang sudah menjadi amanat DPRD akan diupayakan optimal serapannya.
"Kami pada beberapa kendala yang terjadi di masing-masing OPD, itu kita identifikasi bersama, nanti kita carikan solusi, dan harapannya maksimal," imbuh ASN yang juga kepala Dinsos Jember ini. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh