Radar Jember - Ruang fiskal seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tahun depan menyusut.
Adanya pengurangan dana transfer pusat ke daerah (TKD) berdampak serius terhadap belanja pemerintah.
Belanja OPD rerata dipangkas 30 persen.
Penyusutan ini memaksa pemerintah mengubah strategi kerja dan menata ulang prioritas program.
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menegaskan, dampak pemotongan tersebut dirasakan merata dan menekan sebagian besar aktivitas OPD.
Ia menggambarkan skala penurunan itu dengan membandingkannya pada kebutuhan pemeliharaan jalan di Jember.
Dalam setahun, kebutuhannya hampir mencapai Rp 400 miliar.
Hilangnya nilai sebesar itu, kata Halim, membuat pemerintah tidak punya pilihan selain melakukan penataan ulang program.
"OPD mengalami penurunan anggaran, rata-rata sekitar 30 persen. Ini bukan pengurangan kecil,” ujarnya.
Menurut Halim, meski kegiatan tertentu harus dipangkas, pelayanan dasar kepada masyarakat wajib tetap berjalan.
Ia menilai, pemangkasan anggaran sebesar itu harus dijadikan momentum untuk menguatkan skala prioritas, bukan alasan melemahkan kualitas pelayanan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih jeli memilah mana kegiatan yang esensial dan mana yang bisa ditunda.
"Tentu ada kegiatan yang harus dikurangi. Namun layanan pokok kepada masyarakat harus tetap dijalankan,” terangnya.
Politisi Gerindra ini meminta pemerintah daerah meningkatkan kreativitas dalam mencari sumber pendapatan baru.
OPD penghasil diminta memaksimalkan potensi yang ada agar PAD dapat menutupi sebagian kekurangan anggaran.
Ia mengingatkan agar peningkatan pendapatan tidak dilakukan dengan menekan warga melalui beban pajak baru.
“APBD memang turun, tapi pemerintah harus punya kreativitas untuk menambah PAD. Prinsipnya jelas, jangan menambah beban pajak baru kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski ruang fiskal menurun, DPRD dan Pemkab Jember tetap sejalan dalam menjaga belanja wajib, terutama pembayaran gaji tenaga non-ASN yang tidak boleh terganggu.
Program yang tidak mendesak akan direduksi, sementara sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan penanggulangan kemiskinan tetap menjadi fokus utama tahun 2026.
"Maka dari itu, OPD penghasil ini harus bisa memaksimalkan potensinya sehingga bisa meningkatkan PAD yang ada di Jember,” pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh