Radar Jember - Di tengah tuntutan pembangunan daerah yang semakin kompleks, kualitas kinerja OPD kembali menjadi sorotan.
Harapan publik pada efektivitas program pemerintah tidak akan terpenuhi tanpa mesin birokrasi yang bekerja disiplin, rapi, dan konsisten dari hulu hingga hilir.
Sering kali perencanaan yang sudah disusun rapi, tapi pelaksanaannya tidak berjalan sekuat gagasannya.
Hal ini menjadi catatan kritis Fraksi PDIP dalam Pandangan Akhir (PA) Rapat Paripurna di DPRD Jember, Jumat malam (28/11).
Juru bicara Fraksi PDIP Alfan Yusfi mengatakan, komitmen kepala daerah harus sejalan dengan kinerja OPD sebagai pelaksana utama di lapangan.
OPD tak cukup hanya merancang rencana kerja, tetapi harus memastikan program benar-benar berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sebaik apa pun program yang dirancang, tanpa OPD yang mampu bekerja secara optimal maka seluruh agenda pembangunan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan," ujarnya.
Ia menegaskan, serapan anggaran menjadi fokus penting tahun 2026.
Karena masih banyak OPD yang belum menunjukkan kinerja maksimal.
Serapan yang rendah, kata Alfan, mencerminkan lemahnya perencanaan, koordinasi, dan eksekusi program di sejumlah perangkat daerah.
“Serapan anggaran yang tidak maksimal menunjukkan lemahnya perencanaan, koordinasi, eksekusi, dan manajemen program,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan, lanjut Alfan, meminta OPD memperkuat konsistensi dan kedisiplinan dalam menjalankan program, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
Ia menilai bahwa perbaikan kinerja tidak bisa ditunda lagi, karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kinerja OPD harus lebih maksimal dalam konsistensi, perencanaan, dan serapan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, OPD juga dituntut untuk tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, terutama dalam program lintas-sektor.
Seperti stunting, perlindungan lahan pertanian, pariwisata, layanan kesehatan, dan penguatan UMKM.
Menurutnya, kolaborasi adalah kunci agar program tidak tumpang-tindih dan dampaknya bisa dirasakan lebih luas.
“Kolaborasi harus terwujud dalam rencana kerja terpadu, tim koordinasi yang jelas, dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Sehingga seluruh stakeholder dapat bergerak serempak menuju satu tujuan," pungkasnya. (kin/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh