Radar Jember - Eksekutif dan legislatif di Jember sepertinya enggan berkompromi untuk urusan infrastruktur.
Di tengah pemangkasan dana transfer dari pusat yang dialihkan dalam bentuk pembangunan sekolah, Pemkab Jember akan tetap mengucurkan anggaran yang cukup lega untuk membangun bidang infrastruktur.
Mufakat itu lahir saat paripurna APBD Jember, di gedung DPRD Jember (28/11).
Pada tahun 2026 nanti, pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama, dengan kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 1,2 triliun.
“Kurang lebih kita membutuhkan hampir Rp 1,2 triliun untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait.
Ia mengemukakan bahwa eksekutif dan legislatif telah bersepakat mengesahkan Rancangan APBD 2026 senilai sekitar Rp 4,3 T.
Meski dihadapkan pada tantangan penurunan transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), ia menegaskan bahwa alokasi besar ini didasari data riil kebutuhan dari tingkat desa dan kecamatan.
Meskipun alokasi infrastruktur tinggi, Gus Fawait menyatakan komitmen bersama DPRD untuk mengawal agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jember sesuai target, dengan berbagai terobosan.
"Saya yakin eksekutif dan legislatif akan terus mengawal agar PAD ini bisa kembali sesuai target," imbuhnya.
Sebagai informasi, APBD Jember tahun 2026 dirancang sebagai berikut.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 4,394 T.
Terdiri atas PAD Rp 1,367 T dan pendapatan transfer Rp 3,026 T.
Sementara belanja daerah keseluruhan dirancang Rp 4,576 T, terdiri dari belanja operasi Rp 3,762 T, belanja modal Rp 345 miliar (M), dan belanja tidak terduga (BTT) Rp 15 M.
Sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0. (mau/nur)
Editor : Imron Hidayatullahh