Radar Jember - Program berobat gratis bermodal KTP melalui Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Jember, terus menunjukkan kemajuan signifikan.
Belum genap setahun sejak diluncurkan 1 April 2025, program ini telah dirasakan manfaatnya oleh 2,5 juta lebih warga Jember atau menyentuh 98,74 persen.
Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan layanan dasar ini tetap terjamin prima dengan sejumlah inovasi.
Menurut dia, peningkatan kepesertaan aktif UHC yang cukup signifikan, juga diikuti oleh peningkatan kualitas di fasilitas kesehatan (faskes), baik puskesmas maupun rumah sakit daerah (RSD).
Ia mencontohkan pendapatan Puskesmas, dari sebelumnya berkisar Rp 10 miliar di awal tahun 2025, kini setelah UHC mampu tembus Rp 15 miliar per Oktober 2025 lalu.
Soal akurasi data dan kecepatan klaim BPJS, lanjut dia, pemkab melalui Dinkes Jember mengalokasikan anggaran untuk pengembangan sistem integrasi data kesehatan, rekam medik elektronik.
"Nantinya, ini akan menjadi basis satu data terintegrasi untuk memudahkan layanan kesehatan, termasuk memperlancar klaim BPJS yang tepat dan rinci," kata Gus Fawait, menanggapi pandangan umum Fraksi-fraksi, saat rapat paripurna RAPBD 2026, di Gedung DPRD Jember, (15/11).
Gus Fawait menyebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) pemkab nantinya akan digunakan untuk pengadaan layanan kesehatan canggih.
Baik untuk Puskesmas maupun untuk tiga RSD.
"Untuk meningkatkan sarana dan prasarana RSD, DAK pemkab telah menganggarkan layanan Cathlab, pemenuhan CT Scan, dan alat kesehatan lainnya serta penambahan tenaga medis spesialis," jelas dia.
Menatap APBD 2026, Gus Fawait membeber tiga strategi utama penguatan UHC ini.
Di antaranya penguatan puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat; pengembangan sistem integrasi data kesehatan agar klaim BPJS lebih akurat; dan memastikan keberlanjutan UHC tanpa mengurangi ruang fiskal pembangunan produktif.
"Anggaran di RSD juga akan difokuskan untuk peningkatan sarpras dan manajemen pelayanan. Sehingga anggaran UHC dapat terserap optimal oleh tiga RSD sebagai pendapatan asli daerah (PAD)," imbuh Gus Fawait. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh