Radar Jember– Bupati Jember Muhammad Fawait akhirnya mengambil langkah berani.
Ribuan pegawai honorer non-ASN golongan R4 diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Padahal, Jember mendapatkan kuota 190 PPPK paruh waktu.
Keputusan itu ia sampaikan terbuka saat Zoom Meeting bersama ribuan honorer R4, Rabu (20/8).
Kebijakan ini disambut sebagai angin segar bagi para abdi negara tersebut.
Meski begitu, Fawait menyadari konsekuensinya tidak ringan.
“Meski nanti ada yang mengkritik, dari kebutuhan 190, kita usulkan lebih dari 3.000 pegawai. Saya siap menanggung risikonya,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu juga mengakui, kebijakan itu akan menambah beban fiskal APBD Jember.
Belanja pegawai dipastikan bakal meningkat.
“Konsekuensinya jelas, kekuatan fiskal kami akan berkurang,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Non-ASN DPRD Jember.
“Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, keluarga, dan anak-anak panjenengan (pegawai honorer R4, Red) semua. Maka apa pun risikonya, kami putuskan,” imbuhnya.
Penjabat Sekda Jember Jupriono menambahkan, pengusulan 3.378 honorer R4 ini selanjutnya akan diproses Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemkab, kata dia, akan menyiapkan opsi terbaik untuk penggajian.
“Mereka sudah lama mengabdi. Ruang fiskal pasti terpengaruh, tapi APBD akan kami simulasikan. Mohon doa agar semuanya berjalan lancar,” kata Jupriono. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh