Radar Jember - Seiring dengan pembahasan APBD yang hari ini sedang bergulir di DPRD, pemerintah daerah memastikan realisasi belanja dan serapan APBD akan lebih transparan dan akuntabel.
Jauh sebelum dimulainya pembahasan APBD, Bupati Jember Muhammad Fawait telah mewanti-wanti, mengajak semua elemen pemerintahan untuk taat regulasi.
Termasuk membelanjakan APBD.
Terlebih, Bupati Fawait menilai APBD merupakan perwujudan konkret dari visi-misi pemerintahan yang sedang berjalan, melalui serangkaian program-program prioritas dan kebijakan.
"Jadi, tidak boleh lagi kita melanggar aturan dalam mengelola APBD Jember," katanya, saat meluncurkan beasiswa, beberapa pekan lalu, (18/6/2025).
Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember, mengatakan bahwa ia bersama pimpinan DPRD sempat diundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kaitan pencegahan korupsi, bulan lalu, di Jakarta.
Dari situ, ia berinisiatif agar realisasi APBD diawasi langsung oleh aparat penegak hukum (APH), termasuk KPK.
"Kami tegas menyampaikan, ke depan, APBD Jember setelah dibahas eksekutif dan legislatif. Kami akan serahkan ke aparat penegak hukum, kepada KPK, untuk diteliti mana yang rawan, bahaya, dan indikasi kecurangan. Agar kami dikasih warning di awal," tegasnya.
Tidak hanya melibatkan APH, ia juga membuka partisipasi publik untuk ikut serta melakukan pengawasan.
Salah satunya melalui program besutannya, yakni Saluran Wadul Guse.
"Saya bahagia ketika banyak pihak, bahkan Wadul Guse, untuk ikut mengawasi seluruh proses di Pemkab Jember, termasuk dalam pengolahan APBD Jember, mudah-mudahan cita-cita kita tercapai semuanya," imbuh dia. (mau/dwi)
Editor : Imron Hidayatullahh