Radar Jember - Kabupaten Jember menjadi salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar kedua, se-Jawa Timur.
Setiap tahunnya ada ribuan PMI Jember berangkat bertaruh nasib mencari rezeki di negeri orang.
Namun, tak semua dari mereka berangkat lewat jalur prosedural atau legal.
Fakta itu menuntut pemerintah daerah ambil peran dalam memfasilitasi tata kelola pekerja migran yang inklusif.
Meski Pemkab Jember belum mengesahkan Raperda tentang PMI, Bupati Jember Muhammad Fawait mulai bergerak melakukan lobi-lobi untuk mendorong perlindungan PMI Jember lebih inklusif.
Salah satu yang ia upayakan dengan mengunjungi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Dalam lawatannya itu, Gus Fawait ditemani Kepala Disnaker Jember Suprihandoko.
Keduanya tak hanya melakukan audiensi, tapi juga menyodorkan sejumlah proposal program yang langsung difasilitasi oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
Dalam keterangan resminya, (27/5/2025), Menteri Karding menekankan adanya sekolah vokasi terintegrasi di Jember untuk pusat pelatihan para calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Nantinya, sekolah vokasi terintegrasi itu akan dipergunakan bagi para CPMI yang ingin mengasah keterampilan dan bahasa.
“Satu model vokasi yang terintegrasi. Artinya vokasinya ini, sekolah vokasinya ini, di dalamnya ada sertifikasi, di dalamnya ada bahasa dan yang paling penting modulnya kita sesuaikan dengan negara yang mau dituju,” kata Karding.
Selain sekolah vokasi terintegrasi, Karding juga menyebut program Desa Migran Emas.
Dia mendorong program itu karena Jember dinilai penyumbang terbesar kedua pekerja migran Indonesia di Jawa Timur.
“Jadi, Pak Bupati (Gus Fawait, Red), yang bisa kita kembangkan, satu, Desa Migran Emas, nanti kita kerja sama. Jadi, beberapa kantong-kantong desa, kita jadikan Desa Migran Emas,” kata dia.
Karding bahkan membeber rencananya yang akan membuka Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) di Jember.
Upaya itu lantaran selama ini belum ada P4MI yang beroperasi di Jember, yang notabene sebagai kantong pekerja migran Indonesia.
“Soal pos (P4MI, Red) saya kira prioritas, ya, lebih cepat lebih baik. Jember ini prioritas kita, Jember ini kantong. Sehingga memang harus kita fokus ke sana, jadi harus ada P4MI, pos pelayanannya,” tambah Karding.
Ia juga mengapresiasi sejumlah terobosan Bupati Jember untuk tata kelola PMI tersebut, yang dinilainya cukup konstruktif.
Karding juga meminta Pemkab Jember terlibat aktif dalam pencegahan pemberangkatan PMI secara jalur nonprosedural.
"Beliau punya ide bagus, bahwa PMI ini harus diperhatikan sejak sebelum berangkat sampai dia di sana, anaknya dibantu misalnya, sekolah dan sebagainya. Caranya harus berangkat prosedural, kalau tidak, nggak dibantu. Jadi, ini satu afirmasi melalui kebijakan," imbuh Karding.
Sementara itu, Gus Fawait mengapresiasi respons Kementerian P2MI atas keinginannya agar tata kelola PMI Jember lebih inklusif.
Ia juga menilai rencana membuka Pos P4MI di Jember itu sudah menjadi kebutuhan.
“Kami mohon supaya P4MI, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Karena hari ini adanya justru di kabupaten sebelah, di Banyuwangi, yang jumlahnya belum ada. Justru PMI-nya jauh lebih besar itu Jember. Mudah-mudahan Jember diberi kesempatan,” urainya.
Gus Fawait juga menyambut baik rencana P2MI terkait sekolah vokasi integrasi, serta pelatihan-pelatihan, untuk mengasah keterampilan dan bahasa asing.
Sehingga diharapkan calon PMI bisa berbahasa asing.
“Ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Menteri. Kami diterima dengan baik, semua aspirasi kami menjadi perhatian dan diterima dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu kualitas dari pekerja migran di Jember bisa lebih baik,” tambah Gus Fawait. (mau/c2/nur)
Baca Juga: Banyak Petani Sukses hingga Naik Haji dari Hasil Kopi, Bupati Jember Gus Fawait Dorong Ekspor Kopi
Editor : Imron Hidayatullahh