KEPATIHAN, Radar Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar berhati-hati dalam pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2024. Termasuk Pemkab Jember. Hal itu diungkapkan langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto saat menghadiri pertemuan antara pimpinan KPK dengan sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu, di Banyuwangi.
Bupati Hendy menyebutkan, KPK meminta pembahasan dan pengesahan APBD Tahun 2024 harus sudah selesai sebelum akhir November 2023. KPK juga mengingatkan bahwa perencanaan yang matang menjadi kunci pencegahan penyalahgunaan anggaran. “Perencanaan harus presisi sesuai standardisasi dan regulasi maupun kebutuhan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah,” terangnya.
Dalam hal itu, Bupati Hendy mengungkapkan bahwa Pemkab Jember bersama DPRD telah melaporkan kesiapan dan persetujuan terkait APBD Jember 2024. Pada prinsipnya, sepanjang usulan perubahan dan pergeseran-pergeseran di komisi tidak keluar dari belanja prioritas, tentunya masih dalam satu rumah antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Rencananya, finalisasi pembahasan dan pengesahan APBD 2024 akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (27/11). Berdasarkan hasil pembahasan menjelang finalisasi, kekuatan belanja APBD 2024 sekitar Rp 4,2 triliun. Serta kekuatan pendapatan sebesar Rp 3,98 triliun. “Untuk pendapatan asli daerah ada peningkatan signifikan. Dari yang sebelumnya Rp 851 miliar pada APBD 2023 awal menjadi Rp 928 miliar. Mendekati Rp 1 triliun. Mudah-mudahan pada Perubahan APBD 2024, kita bisa menyentuh Rp 1 triliun,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jember Hadi Sasmito menjelaskan, sebelum menjelang finalisasi sudah ada rapat gabungan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember. Menurutnya, semua kesimpulan di semua sidang komisi sudah dibahas dalam pertemuan itu. “Kita sudah sepakati dan sesuaikan bersama,” terangnya.
Pada 24 November kemarin, semua usulan dan pendapat sudah disampaikan setiap pihak. Secara garis besar sudah tidak ada masalah. “Sebab, pada dasarnya Pemkab Jember bersama dengan DPRD Jember saling mendukung apa yang sudah disampaikan. Namun, karena ada beberapa yang perlu didetailkan kembali pada 2024, finalisasinya dilakukan hari ini,” pungkasnya. (qal/c2/nur)
Editor : Radar Digital