SUMBERSARI, Radar Jember - Pembahasan APBD Jember 2024 sejauh ini terus bergulir di parlemen Jember. Hal tersebut tercatat dalam nota pengantar Raperda APBD 2024 yang dibacakan Bupati Jember Hendy Siswanto. Sayangnya, fraksi di DPRD Jember belum sreg seratus persen mengenai postur APBD 2024.
Nota Raperda APBD 2023 yang dibacakan Hendy, dimulai dari pendapatan daerah, total yang direncanakan tahun 2024 sebesar Rp 4 triliun. Hal tersebut meningkat Rp 105 miliar atau 2,70 persen dibanding APBD 2023 awal, yakni Rp 3,92 triliun. Pendapatan daerah itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 928 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 3,1 triliun.
Selanjutnya, total belanja daerah direncanakan sebesar Rp 4,26 triliun. Diketahui, hasilnya naik Rp 41,5 miliar atau 0,98 persen jika dibandingkan APBD 2023 awal Rp 4,22 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja operasi Rp 3,34 triliun, belanja modal Rp 365 miliar, belanja tidak terduga Rp 25 miliar, dan belanja transfer sebesar Rp 531 miliar. Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah di tahun 2024, dalam hal ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD, dirancang sebesar Rp 250 miliar.
Dalam rapat paripurna, Rabu malam (15/11), giliran fraksi-fraksi di DPRD menguliti postur APBD 2024. Juru Bicara Fraksi PKB Mufid, meski ada peningkatan signifikan terhadap pendapatan daerah 2024 sebesar Rp 4 triliun, PKB justru khawatir terkait alokasi dan penggunaannya. "Meski PAD besar Rp 928 miliar, masih perlu upaya lebih besar untuk menggalakkan sumber pendapatan lokal tanpa hanya mengandalkan pendapatan transfer," katanya.
PKB juga menilai, ada kecenderungan bahwa belanja daerah senilai Rp 4,2 triliun itu masih tak imbang dari pendapatan. "Perlu dipertimbangkan apakah semua sektor belanja telah dioptimalkan dengan baik. Khususnya alokasi belanja operasional yang mencapai Rp 3,34 triliun itu memerlukan transparansi dan evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi pemborosan anggaran," imbuh dia.
Lain halnya dengan paparan Jubir Fraksi Nasdem Retno Asih Juwitasari yang menyebut belum ideal. "Postur APBD Jember 2024 kami nilai kurang proporsional dan melenceng,” katanya. Dia menilai dari tidak proporsionalnya pos belanja operasi, belanja modal, dan belanja barang jasa.
Tak hanya Nasdem dan PKB, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB) malah membanding-bandingkan perolehan PAD Jember dengan kabupaten/kota lain. "Kami Fraksi GIB juga sangat memahami bahwa selain belanja wajib, juga harus menyiapkan untuk keperluan persiapan pilkada dan belanja tambahan untuk ribuan ASN baru yang baru direkrut. Sementara itu, kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD baru Rp 867 miliar. Berbeda dengan daerah kabupaten atau kota lain yang kemampuan PAD-nya jauh lebih besar," kata Juru Bicara GIB Ardi Pujo Prabowo. (mau/c2/dwi)
Editor : Radar Digital