Perlindungan Tenaga Kerja Diklaim Membaik

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 8 April 2023 | 22:03 WIB
DUDUK BERSAMA: Suasana rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022 di DPRD Jember, pekan lalu (3/4). Dalam pembahasan itu juga dibicarakan mengenai ketenagakerjaan di Jember.
DUDUK BERSAMA: Suasana rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022 di DPRD Jember, pekan lalu (3/4). Dalam pembahasan itu juga dibicarakan mengenai ketenagakerjaan di Jember.
SUMBERSARI, Radar Jember - Jaminan perlindungan terhadap pekerja atas segala risiko selama bekerja menjadi salah satu hak dasar para pekerja. Di Jember, jaminan perlindungan terhadap ketenagakerjaan terkaver dalam BPJS Ketenagakerjaan.

BACA JUGA : Respons 30 Roket dari Lebanon, Israel Luncurkan Serangan Udara ke Gaza

Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jember Fajar Qunaifi menguraikan, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Jember, total ada sekitar 865.625 tenaga kerja di Jember. Sementara, yang terkaver perlindungan tenaga kerja mencapai sekitar 271.012 orang.

“Dari sekitar 865.625 total tenaga kerja di Jember, yang mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercapai sekitar 31,3 persen,” kata Fajar saat menyampaikan paparan dalam rapat Pansus LKPJ Bupati Tahun 2022 di DPRD Jember, pekan lalu (3/4).

Pihaknya memerinci, 271.012 tenaga kerja yang terkaver BPJS Ketenagakerjaan itu terdiri atas kelompok penerima upah sebanyak 161.279 orang, bukan penerima upah 62.116 orang, dan jasa konstruksi sekitar 47.617 orang. Update terakhir 31 Desember 2022. Fajar melanjutkan, terdapat pula tenaga kerja yang terkaver BPJS Ketenagakerjaan yang bersumber dari APBD, dengan total 84.276 tenaga kerja.

Perinciannya, guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) 4.340 orang, honorer 3.818 orang, penyelenggara pemilu 15 orang, pemerintah desa 5.095 orang, juru parkir 360 orang, dan ketua RT/RW 18.333 orang.

Selain itu, ada petugas kebersihan 306 orang, kader posyandu 14.380 orang, pengemudi ambulans 185 orang, petani 10.235 orang, nelayan 1.500 orang, buruh tani tembakau 15.000 orang, dan tenaga keagamaan 10.709 orang. “Semua ini sumber dananya dari APBD, dan dari total tenaga kerja yang didaftarkan, memang cukup signifikan,” katanya.

Ia juga menyebut keseluruhan tenaga kerja yang terdaftar dan terkaver dalam BPJS Ketenagakerjaan itu menunjukkan perkembangan yang baik. Ia mengharap dukungan pihak terkait untuk bisa menambahkan kepesertaannya.

Terakhir, ia menyarankan agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mengaver tenaga kerja dari unsur lainnya. Seperti pedagang di pasar-pasar tradisional. “Mungkin ke depan para pedagang di pasar-pasar tradisional itu juga ada perlindungan. Caranya dengan menggunakan dana retribusi pasar, supaya tidak membebani pedagang, namun juga memberikan mereka jaminan,” imbuhnya.

Sementara itu, dari pihak wakil rakyat, Ketua Komisi B yang juga memimpin jalannya rapat Pansus 1 saat itu, Siswono, menilai paparan urusan tenaga kerja di Jember memerlukan perhatian serius dari pemerintah. “Soal buruh, pekerja, dan ketenagakerjaan ini bukan semata-mata urusan cukup krusial. Menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Karena itu, perlu kita kawal bersama yang menjadi kepentingan para buruh dan pekerja ini,” tegas Siswono. (mau/c2/bud)

  Editor : Safitri
Jember