Lima Sektor Belum Capai Pajak

Safitri • Dipublikasikan Senin, 19 Desember 2022 | 17:47 WIB
Photo
Photo
JEMBER, RADARJEMBER.ID - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jember Hadi Sasmito menjelaskan, untuk target PAD sektor pajak daerah per tanggal 15 Desember 2022, targetnya sebesar Rp 294 miliar dan realisasinya masih Rp 273 miliar. "Hal itu berarti, capaian PAD sektor pajak mencatat sekitar 93 persen. Sementara, kekurangannya sebanyak Rp 20 miliar atau 7 persen," katanya.

BACA JUGA : Sadar Prokes, Lima Kabupaten/Kota di Babel tanpa Tambahan Kasus COVID-19

Dari sepuluh sektor pajak daerah yang dikelola Bapenda, sampai saat ini ada lima sektor pajak yang belum mencapai target. Di antaranya pajak hiburan, targetnya Rp 3 miliar, yang tercapai Rp 2,6 miliar. Pajak reklame targetnya Rp 6,5 miliar, yang tercapai masih Rp 5,3 miliar.

Pajak penerangan jalan targetnya Rp 87 miliar, yang tercapai masih Rp 82,8 miliar. Sementara, pajak parkir targetnya Rp 1,9 miliar, yang tercapai masih Rp 1,4 miliar. Kemudian, PBB targetnya Rp 78 miliar, yang tercapai masih Rp 51 miliar. "Masih banyak yang belum terpenuhi targetnya, karena banyak persoalan juga saat di lapangan," imbuhnya.

Dia mencontohkan pajak reklame yang juga belum mencapai target. Menurutnya, beberapa reklame yang ada di area keramaian Jember banyak yang belum membayar pajak. Hal itu karena pemilik reklame merasa menggunakan dengan waktu yang singkat. “Permasalahan yang muncul karena reklame itu bersifat sementara, sehingga mereka tidak memikirkan pajaknya,” tuturnya.

Lebih jauh, Hadi juga menyebut beberapa objek yang belum mendapat target. Seperti pajak hiburan, wisata, dan lainnya. Menurutnya, keterlambatan pajak itu kerap kali bergantung pada penghasilan yang didapat oleh objek tersebut. Meskipun secara regulasi jelas salah, namun pemilik objek tersebut menjadikan alasan itu untuk menunda pembayaran pajak. "Jika realisasi pajak hiburan tidak akan terpenuhi, bisa ditebak kemungkinan pengunjungnya sepi," tandasnya.

Hadi mengklaim, keterlambatan pajak itu tidak terlepas dari upayanya. Sebab, sejauh ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah keras untuk mendorong pembayaran pajak tersebut. Di antaranya melalui surat pemberitahuan untuk segera dilakukan pembayaran pajak. Namun, upaya itu kerap tidak digubris oleh pemilik objek. Bahkan sampai tiga kali berkirim surat pun belum mempan. "Kami menerbitkan surat kedua sampai ketiga," paparnya.

Dia juga menyebut, Bapenda Jember tak jarang mendatangi pemilik objek tersebut untuk melakukan penagihan pajak. Namun, hal itu belum membuahkan hasil yang maksimal. "Bapenda Jember sudah melakukan upaya persuasif untuk memenuhi itu semua. Namun, masih banyak persoalan yang muncul," jelasnya.

Namun demikian, Hadi menilai, salah satu objek juga ada yang melebihi target. Menurutnya, hal itu akan menutupi objek pajak lain yang belum mencapai target. "Sejatinya, pencapaian objek pajak yang melebihi target itu juga akan menutupi kekurangan yang belum mencapai target,” pungkasnya.

Kendala yang dialami saat ini ialah masyarakat merasa sudah membayar pajak, terutama PBB, namun masih ada saja tercatat nama yang belum membayar. Di samping itu, Bapenda sudah beberapa kali menagih pajak kepada masyarakat yang berkewajiban membayar. Namun, ada beberapa masyarakat yang terlambat membayar pajak. “Sebaiknya membayar pajak saja terlebih dahulu. Nanti akan kami klirkan jika memang pembayarannya dobel, dan akan direalisasikan ke pembayaran selanjutnya,” kata Hadi.

Setiap pemilik properti wajib membayar PBB setiap tahun agar dapat memberi keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi badan atau perseorangan. Jika masyarakat terlambat membayar pajak, maka berpengaruh pada pembangunan daerah dan perbaikan fasilitas umum. Harapan ke depannya semua lapisan masyarakat yang sudah ada wajib pajak daerah, baik PBB, pajak hotel dan restoran, maupun yang lainnya, mempunyai kepedulian terhadap pembayaran pajak.

Setiap tahunnya memang realisasi sektor pajak pada PBB tidak pernah mendapat 100 persen. Pada tahun 2021 saja, realisasi PBB hanya berkisar 60 sampai 70 persen. Khususnya wilayah Jember, pencapaian realisasi PBB memang selalu di angka tersebut. Perlu tindakan khusus agar PBB bisa mencapai setidaknya di atas 90 persen. “Padahal pembayaran pajak bisa dilakukan via daring. Tidak perlu datang ke kantor. Namun, memang kalau urusan pajak kembali ke kesadaran masyarakat masing-masing,” pungkasnya. (nan/mun/c2/nur) Editor : Safitri
Jember Pajak