BACA JUGA : Cegah Eksploitasi Hewan, Pemkot Jaksel Razia Topeng Monyet
Beberapa OPD yang dipasok anggaran tinggi di antaranya Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Manusia (DPUBMSDA) serta Dinas Pendidikan (Dispendik). Namun, dikonfirmasi mengenai capaian persentase serapan anggaran, kedua instansi tersebut belum menjelaskan. Apakah serapannya sudah mendekati seratus persen, baru 80 persen, atau justru masih di angka 60 persen, belum diketahui.
Kepala Dispendik Hadi Mulyono belum menjelaskan berapa capaian serapan anggaran di tempat kerjanya. Didatangi di kantornya, namun yang bersangkutan tidak ada. Sementara, dikonfirmasi lewat telepon, dia mengaku sedang banyak agenda. "Maaf, wawancaranya jangan hari ini. Kegiatan saya padat sekali," ujarnya.
Sekretaris Dispendik Jember Ismail juga menyebutkan hal serupa. Dia menyampaikan bahwa kegiatan Dispendik sedang padat. Saat ditemui di kantornya, Ismail tetap tidak memberikan keterangan mengenai serapan anggaran di dinasnya. "Masih belum bisa wawancara, banyak agenda kedinasan," ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPUBMSDA Siswono yang sempat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Jember, Jumat (2/12), juga mengatakan bahwa pihaknya sedang rapat internal dalam rangka rekapitulasi serapan anggaran tahun 2022. "Masih rapat antarbidang terkait penyerapan anggaran tahun 2022," ujarnya. Siswono juga mengatakan bahwa dirinya bisa diwawancarai Senin (5/12), hari ini. "Kalau saat ini belum bisa. Lebih baik hari Senin saja," pungkasnya.
Serapan Anggaran Masih Berlanjut
Sementara itu, belum penuhnya serapan anggaran oleh OPD yang ada di Jember perlu untuk ditanyakan. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), sampai minggu ketiga November, rata-rata serapan anggaran oleh OPD sebesar 73-74 persen.
Kepala BPKAD Tita Fajar Ariyatiningsih mengatakan, meski data pada minggu ketiga baru sekitar 74 persen serapan anggaran oleh OPD, tetapi saat ini sudah banyak OPD yang mulai mengajukan untuk penyerapannya. "Sudah banyak yang mulai pengajuan," ucapnya.
Terkait dinas mana yang memiliki serapan paling rendah, Tita tidak bisa menyebutkan. Sebab, data saat ini belum final. Selain itu, dia mengatakan, kemungkinan serapan rendah karena adanya tambahan anggaran seperti DID. "Untuk tambahan ini, serapannya kan baru dilakukan. Jadi, ada kemungkinan beberapa OPD serapannya rendah," jelasnya. Sementara, BPKAD menargetkan sekitar 85 persen dari penyerapan. (faq/cad/c2/nur) Editor : Safitri