BPN Pintu Legalitas Terakhir

Safitri • Dipublikasikan Senin, 28 November 2022 | 19:52 WIB
Photo
Photo
JEMBER KIDUL, Radar Jember - Kepentingan bisnis di sejumlah titik sempadan pantai selatan kerap menabrak aturan dan berujung eksploitasi tanah negara. Misalnya, aturan jarak 100 meter sudah dianggap tidak mempan bagi pelaku usaha. Serta administrasi perizinan hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), dan sertifikat hak milik (SHM) di sempadan pantai yang sampai saat ini menjadi konflik antara pengelola usaha dengan masyarakat setempat.

BACA JUGA : Unik Pemilihan Ketua RT dan RW Gunakan Geogle Form

Luasan dan titik tanah negara di sempadan pantai memang terpencar-pencar. Sepanjang pantai selatan, ada berbagai titik tanah negara yang telah dikelola oleh investor. Mereka secara terang-terangan mengantongi HGU, HGB, maupun hak pakai yang dikeluarkan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember. Namun, keluarnya sertifikat itu masih menjadi misteri. Mulai dari birokrasi paling bawah seperti kepala desa sampai di pintu terakhir, yakni BPN Jember.

Kepala BPN Jember Akhyar Tarfi menjelaskan, tanah yang berada di pesisir itu terdapat dua jenis. Yakni tanah negara dan tanah yasan atau tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurutnya, pengeluaran HGU, HGB, dan hak pakai kepada investor itu terjadi pada tanah negara yang akan diusulkan menjadi usaha. "Sementara di tanah yasan itu, kami bisa keluarkan dengan sertifikat hak milik (SHM)," katanya.

Mantan kepala BPN Aceh itu menyebut, dua jenis tanah di pesisir itu telah dikeluarkan sertifikatnya. Pertama, soal tanah negara yang sudah dikeluarkan hak pakai. Hal itu sesuai dengan usulan untuk mengelola usaha yang sifatnya tambang. Kedua, ada tanah negara yang dikeluarkan untuk investor dengan HGU, seperti tanah negara yang digunakan untuk tambak. Kemudian, HGB merupakan sertifikat yang dikeluarkan untuk usaha seperti pabrik. "Sertifikat itu keluar dari kami sesuai dengan usulan pengelolaan dari investor tersebut," tandasnya.

Sementara, SHM dikhususkan bagi tanah yasan. Menurutnya, tanah itu sudah dikuasai oleh masyarakat sejak lama dan turun-temurun hingga sekarang. Baginya, pengeluaran SHM itu berdasarkan pada klaim kepemilikan tersebut. "Tidak mungkin kami tidak memberikan hak kepada mereka yang sudah punya hak sejak lama," imbuhnya.

Akhyar juga memaparkan terkait proses keluarnya HGU dan HGB serta hak pakai yang menjadi polemik di masyarakat. Dia mengaku telah mengeluarkan sertifikat tersebut bagi para pelaku investor di pesisir. "Memang benar, kami telah mengeluarkan sertifikat kepada investor di pesisir, karena mereka telah mengantongi izin dari Pemda Jember," tegasnya.

Dia menegaskan, salah satu dasar pihaknya mengeluarkan sertifikat kepada investor itu adalah izin dari Pemda Jember. Sementara, Akhyar juga menyebut sejumlah titik tanah negara yang dikelola di sempadan pantai selatan itu telah mengantongi izin tersebut. "Dia itu harus mengantongi izin dulu dari pemda, dalam hal ini Bupati Jember, lalu dapat melancarkan usahanya," terangnya.

Izin itu tertara dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat  2 Peraturan Pemerintah tentang ATRBPN Nomor 13 Tahun 2021. "Kalau sudah ada PKKPR itu, maka BPN akan segera mengeluarkan HGU atau HGB terhadap investor. Sesuai dengan bentuk usahanya," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Jember.

Dia juga menjelaskan soal temuan kaplingan yang berada di pesisir. Menurutnya, kaplingan yang ada itu hanya penguasaan sepihak masyarakat. "Itu kan sudah di-PTSL kemarin. Jadi, belum dikeluarkan hak. Kalaupun ada, itu berarti sudah dikuasai sejak lama," katanya.

Dia mengatakan, BPN mengeluarkan SHM dan HGU itu berdasarkan data penguasaan yang sudah ada. Atau legalitas kepemilikan yang sudah ada. BPN hanya institusi untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga mengeluarkan legalitas. "Sebenarnya bukan memberikan hak, tapi mengeluarkan hak yang sudah ada," ujar Akhyar.

Misalnya, lanjut Akhyar, masyarakat memiliki tanah berdasarkan jual beli, maka dasar pengeluaran sertifikat adalah akta jual beli. Ketika didaftarkan ke BPN, maka akta itu yang menjadi dasar. "Hak itu ada sebelum didaftarkan ke BPN. Ketika ada persoalan tanah di tempat tersebut, maka bisa negara turun tangan," ungkapnya.

Akhyar juga menanggapi soal adanya mafia tanah yang bermain pada pengeluaran sertifikat tanah negara kepada para investor tersebut. Menurutnya, hal ini perlu ditinjau dari berbagai aspek, serta pihak-pihak yang terlibat mulai dari birokrasi pemerintahan paling bawah seperti kepala desa setempat.

"Saya tidak menyampaikan bahwa di sini ada mafia tanah. Harus dilihat dari berbagai aspek dan tinjauannya. Dasar penguasaan seperti apa, izinnya ada atau tidak. Namun, di sana memang ada masyarakat tradisional yang membangun usaha skala kecil. Dan kalau disebut mafia, harus dicek secara terpadu dulu. Walaupun mereka mengundang investor dari luar untuk berinvestasi di situ. Memang ini perlu pendalaman lah, tidak bisa langsung dijustifikasi," paparnya.

Dia menegaskan, BPN adalah pintu terakhir. Sebelum itu ada izin lokasi, izin usaha, dan lainnya. Izinnya diawali di Pemda Jember. Ini perlu dilihat secara komprehensif. Mulai dari muspika maupun kepala desa. Sebab, pada saat permohonan sertifikat, itu juga ada peran kepala desa dan beberapa pihak terkait di tingkat kecamatan. "Bukan BPN saja yang terlibat, termasuk pemda. Lihat secara komprehensif. Gak bisa dilihat BPN atau pemda saja," tegasnya.

Sejauh ini, Akhyar kembali meyakinkan bahwa tanah negara yang sudah dikeluarkan HGU, HBG, dan hak pakai kepada investor dapat dikembalikan lagi. Sesuai dengan kepentingan negara. "Ketika negara butuh, maka bisa saja dikembalikan sesuai dengan perjanjian atau persetujuan dengan pemda," terangnya.

Namun demikian, pihaknya belum bisa membeberkan berapa luasan tanah negara yang telah dikeluarkan sertifikat di sempadan pantai selatan tersebut. "Perlu dicek lagi pada tanah negara yang menjadi usaha tambak di sempadan pantai tersebut," pungkasnya.

Dia juga mempersilakan kepada masyarakat yang hendak menggugat dari sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN tersebut. "Kalau ada yang menggugat itu harus diselesaikan di pengadilan dulu," pungkasnya. (mun/c2/nur) Editor : Safitri
Jember mafia tanah