Wakil Rakyat Plin-plan, Paripurna Tidak Serius?

Safitri • Dipublikasikan Sabtu, 19 November 2022 | 16:36 WIB
Photo
Photo
SUMBERSARI, Radar Jember - Upaya DPRD yang memproses kilat pengajuan hibah tanah untuk BPN Jember belum sepenuhnya berjalan mulus. Keputusan pimpinan dewan yang menangguhkan pelepasan aset tanah seluas 5.764 meter persegi di sekitar GOR PKPSO Kaliwates disebut-sebut implikasi dari sikap dewan yang dituding sembrono.

BACA JUGA : Sebanyak 22 Negara Maritim di Dunia akan Hadiri WOA 2022

"Para wakil rakyat ini mewakili rakyat. Jadi, apa pun keputusan yang diambil wakil rakyat, harus berpihak ke kepentingan rakyat," tegas Setyo Ramires, Koordinator Perjuangan Nelayan dan Warga Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Setyo menilai, sikap yang ditunjukkan anggota dewan dalam memproses hibah tanah ke BPN, atau ke instansi mana pun, selayaknya mendengarkan tanggapan ataupun masukan publik. Sebab, aset negara sejatinya dinilai aset rakyat yang diamanatkan ke pemangku kebijakan untuk menjaga dan mengelolanya sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Karena itu, Setyo mengingatkan agar pemerintah daerah maupun anggota dewan bertindak dengan memperhatikan betul segala ragam ketentuan. Agar tidak sampai menabrak regulasi. "Mau minta hibah tanah ke pemerintah pusat atau ke pemerintah daerah, silakan. Tapi, jangan lantas menabrak aturan. Apalagi terindikasi bermain di bawah meja," ujarnya.

Ia mencontohkan terkait kondisi lahan pesisir di Jember selatan yang hari ini ditumbuhi tambak-tambak, penuh kaplingan, bahkan telah bersertifikat perorangan. Setyo menduga, pesisir telah menjadi bancakan para elite pemangku kepentingan, mafia, dan juragan tanah, dengan kelompok feodal atau investor. "Ada Perpres yang ditabrak di situ. Ini yang kita lawan. Seperti halnya hibah tanah ini, kalau terindikasi ada aturan yang dilanggar, pasti ada yang dirugikan. Siapa? Ya, rakyat," gerutunya.

Terpisah, pemerhati pertanian sekaligus aktivis petani asal Arjasa, Jumantoro, menyebut sedikit berbeda. Menurut dia, gelagat yang ditunjukkan anggota dewan yang memproses hibah tanah BPN tersebut patut dipertanyakan. Bahkan terindikasi ada ruang transaksi di dalamnya. Hal itu terlihat kala DPRD juga memproses hibah tanah untuk Polres Jember yang berjalan cukup lama, bertahap, hingga melalui panitia khusus (pansus) serta uji publik. "Entah apa yang ada di benak pemerintah dan para dewan kita, yang jelas, ada perbedaan perlakuan antara hibah ke polres dan ke BPN. Ini aneh. Ada sesuatu," katanya.

Pria yang mengetuai Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Jember itu mengaku tidak paham detail ke akar-akarnya. Namun, Jumantoro mengetahui kasak-kusuk yang tengah menyelimuti Jember perihal hibah tanah ke instansi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI itu.

Pascapelepasan aset dalam paripurna, kini malah ditangguhkan. Jumantoro berpandangan, sikap dewan yang demikian mengindikasikan adanya beberapa kemungkinan. Bisa karena kajiannya mentah, proses yang salah, atau ada ketentuan yang diterabas. "Dewan bikin kajian singkat, disetujui, lalu diparipurnakan sendiri. Dan sekarang (hasil paripurna, Red) dimentahkan sendiri. Itu juga aneh," gerutunya.

Ia menyayangkan karena tidak seharusnya DPRD bersikap demikian. Jumantoro hanya menghendaki apa pun bentuk hibah tersebut, diusulkan oleh siapa pun, tetaplah harus melewati prosedur. Memperhatikan pandangan publik, sesuai ketentuan, dan ada kebermanfaatan jelas untuk rakyat. Terlebih jika melihat aset Pemda Jember berupa tanah yang hampir tiap tahun jumlahnya menyusut. "Aset negara atau pemda, dan kekayaan alam kita itu semua, sebenarnya aset rakyat. Harusnya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat," tukasnya. (mau/c2/nur) Editor : Safitri
Jember