BACA JUGA : Layanan J-Bangga Belum Diwadahi Aplikasi
Wakil Ketua DPRD Jember Dedy Dwi Setiawan mengatakan, sejak draf rancangan APBD 2023 diberikan kepada DPRD Jember, minggu lalu, telah dimulai beberapa tahapan pembahasan. Terakhir, pembahasan dilakukan di tataran Badan Musyawarah (Banmus). "Dari Banmus sudah selesai, berikutnya tinggal membahas bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banggar (Badan Anggaran) nanti," kata Dedy, kemarin.
Dalam pembahasan tersebut, ada beberapa poin yang menjadi sorotan terkait anggaran di APBD 2023 mendatang. Salah satunya sudah tidak adanya plafon anggaran untuk proyek tahun jamak atau multiyears. "Multiyears sudah tidak ada, yang tahun lalu sangat besar di OPD Dinas PU Bina Marga, kini sudah tidak ada. Jadi, anggarannya dialihkan," kata Dedy.
Kendati multiyears telah tiada, namun persoalan justru terdapat pada beban anggaran untuk menggaji para ASN dan pegawai pemerintah dengan perjajian kerja (PPPK) yang baru. Dedy mengatakan, keduanya membutuhkan anggaran yang cukup besar. "Beban gaji pegawai yang baru juga harus diperhitungkan, karena sangat besar," katanya.
DPRD Jember, menurutnya, juga baru mengetahui bahwa surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pegawai baru tersebut. Namun demikian, ia belum bisa mengutarakan lebih detail mengenai kebutuhan gaji pegawai tersebut. "Kami masih akan pelajari lebih lanjut dan anggarannya juga perlu kami sesuaikan sebagaimana ketentuan," pungkas politisi Nasdem itu. (mau/c2/dwi)
Editor : Safitri